Gubernur terpilih ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan akan diarahkan pada kesejahteraan rakyat, dengan fokus pada sektor-sektor yang mendukung konektivitas dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti jalan, irigasi, dan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Selain itu, KDM berencana mengalihkan sejumlah hibah kepada program yang lebih nyata dan tepat sasaran dalam membantu pembangunan sumber daya manusia.
Seperti hibah bagi pesantren yang akan diubah menjadi beasiswa bagi santri.
Format pembahasan APBD akan diubah.
Baca Juga:Hindari Penyelewengan Beasiswa PIP, Kemendikdasmen Wajibkan Sekolah Umumkan PenerimaLahan Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya Dulunya Ternyata Milik Warga Keturunan
Jika selama ini APBD ditetapkan lebih dahulu baru kemudian dievaluasi gubernur, maka Dedi Mulyadi berencana menerapkan konsep sebaliknya.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus membahas anggaran lebih dahulu bersama Badan Anggaran.
KDM juga mengungkapkan bahwa penyusunan APBD Perubahan (APBDP) untuk tahun 2025 akan selesai pada bulan April, dengan prioritas utama pada penyelesaian data dan sinkronisasi dengan RKPD kabupaten/kota.
Gubernur terpilih juga menegaskan bahwa tidak ada mobil dinas baru yang akan dibeli, dan anggaran untuk kabupaten/kota akan diawasi secara ketat oleh gubernur.
“Kita akan melahirkan kebijakan yang penuh kebajikan,” ujarnya. (Permana)