BANDUNG, RADARTASIK.ID – Pemerintahan Prabowo-Gibran terus melanjutkan langkah penghematan anggaran yang dimulai di tingkat nasional, dengan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga hingga puluhan persen untuk menjaga stabilisasi keuangan negara.
Kebijakan ini kini merambah hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Barat, gubernur terpilih, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mulai mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran, meskipun ia belum dilantik secara resmi.
Pada Selasa (11/2/2025) malam, KDM mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Kepala Bappeda se-Jawa Barat di Lembur Pakuan sekitar pukul 19.00-20.58.
Baca Juga:Hindari Penyelewengan Beasiswa PIP, Kemendikdasmen Wajibkan Sekolah Umumkan PenerimaLahan Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya Dulunya Ternyata Milik Warga Keturunan
Dalam pertemuan tersebut, KDM mengarahkan agar efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah pusat segera diadaptasi di Jawa Barat.
Namun sebelum Dedi menyampaikan arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang membuka pertemuan tersebut, menyampaikan beberapa amanat penting.
Salah satunya, meminta para pegawai bersikap hati-hati selama masa transisi kepemimpinan.
Kemudian ia juga menyampaikan agar Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ditahan sementara, kecuali untuk kebutuhan yang bersifat mandatori, seperti untuk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan bagi warga miskin. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal di tengah masa transisi pemerintahan.
Herman juga menyampaikan dilakukannya perubahan penjabaran APBD Provinsi 2025 yang telah didistribusikan.
Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program prioritas dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Pemerintah daerah juga diminta menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Surat Edaran Mendagri yang baru diterbitkan pada Rabu 12 Februari 2025 kemarin.
Kebijakan Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi
Baca Juga:Anggaran Polri Tahun 2025 Dipangkas Rp 20,5 TriliunDedi Mulyadi Bantu Lunasi Pengobatan Korban Geng Motor di Kota Tasikmalaya, Tanya Andil Pemerintah Setempat
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih terbuka dan berbasis digital, mengingat Jawa Barat telah menunjukkan komitmen terhadap good governance dan digitalisasi yang baik.
KDM juga menambahkan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan dengan rasa.
“Seperti seorang ibu yang penuh kasih, dan APBD harus berpihak pada rakyat,” ungkap KDM.