Menurutnya, geng motor yang sudah melakukan tindakan kriminal harus ditindak tegas sebelum semakin meresahkan masyarakat.
“Mereka adalah generasi kita, calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, butuh ketegasan. Satpol PP dan Kepolisian harus berkolaborasi dalam pengamanan serta program lainnya,” ungkap dia.
Ia juga menyinggung peredaran minuman keras dan narkotika yang masih marak di kota ini.
Baca Juga:Ada Potensi Diskualifikasi Calon dalam Sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang Bergulir di MKProgram SLRT di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Senilai Rp 3 Miliar Belum Punya Legalitas!
“Miras dan narkotika masih nyata di depan kita. Kami di DPRD bukan eksekutor, tapi kami banyak menerima masukan dari masyarakat. Pemerintah harus hadir dan merespons fenomena ini dengan program yang tepat,” katanya.
DPRD sendiri mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya agar memperhatikan anggaran untuk Satpol PP, sehingga mereka bisa bekerja optimal dalam menciptakan kondisi kota yang lebih aman dan tertib.
“Kami berharap ada perhatian lebih terhadap anggaran Satpol PP agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal,” tegas Politisi PDIP tersebut.
Sementara itu, Sekda Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah menuturkan sejauh ini dari sisi target kinerja dan program yang dilaksanakan. Instansi penegakan perda tersebut relatif sudah berjalan baik. Ada pun sejumlah kekurangan, diakuinya lantaran kemampuan penganggaran daerah.
“Contoh misalnya kantor representatif, sudah dua tahunan lebih kan di sini. Memang itu bertahap dan selama ini berpindah-pindah,” paparnya.
Di samping itu, lanjut Asep Pemkot juga memikirkan bagaimana agar peningkatan sarana prasarana lain, kompetensi SDM juga aspek penting lainnya.
Melihat dinamika Kota Resik yang kian berkembang membutuhkan personel sigap dan lengkap dalam upaya mewujudkan ketertiban.
Baca Juga:Rp 97 Miliar “Terbakar” Sia-Sia Jika MK Memutuskan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Diulang3 Ide Merayakan Hari Valentine dan Rekomendasi Hadiah untuk Pasangan
“Itu memang menjadi pemikiran pemerintah, namun bagaimana pun itu, nanti menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” jelas dia. (Firgiawan)