Ia mengusulkan agar siswa SMP dan SMA lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren agar dapat memperkuat semangat ibadah.
Menurutnya, ketika anak terlalu banyak bermain, nilai-nilai keagamaan sulit diserap dengan baik.
Oleh karena itu, siswa diharapkan bisa belajar di pesantren terdekat dengan pengawasan guru untuk memperbaiki akhlak dan karakter mereka.
Baca Juga:Gerakan Pangan Murah Digelar, Pedagang Pasar Tradisional di Kota Tasikmalaya Mengeluh RugiCerita Penggemar K-Pop dari Tasikmalaya Mengejar Konser Boy Band Seventeen ke JIS, Beli Tiket Rp 3 Juta
Ustadz Yayan juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai hormat terhadap orang dewasa dan tokoh masyarakat, mengingat era digital saat ini lebih banyak mengandalkan informasi dari internet.
Ia mencatat bahwa guru ngaji sering kali tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dalam membentuk nilai-nilai keagamaan anak-anak.
Dulu, selama Ramadan, sekolah-sekolah sempat diliburkan, namun kebijakan tersebut berubah seiring keputusan menteri yang baru. Perubahan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
AMMTU berharap ada kebijakan baru yang dapat memberikan nilai lebih bagi pendidikan anak-anak selama Ramadan.
Selain itu, AMMTU juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi penyakit masyarakat seperti warung nyemen dan aktivitas yang meresahkan masyarakat melalui peraturan daerah atau kebijakan lainnya.
”Kami harap selama bulan ramadhan dapat kondusif,” harap Ustaz Yayan.
H Dedi Zulharman, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PPP-PKS, mengapresiasi tuntutan AMMTU.
Baca Juga:Gerakan Pangan Murah Digelar, Pedagang Pasar Tradisional di Kota Tasikmalaya Mengeluh RugiKorban Geng Motor di Tasikmalaya Kebingungan Bayar Biaya Pengobatan, Rumah Sakit Sarankan Pembiayaan LPSK
Ia mendorong Bupati dan pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang memenuhi harapan masyarakat.
Dedi menilai bahwa selama Ramadan, pembelajaran di sekolah umum kurang efektif, sehingga fokus sebaiknya diberikan pada penguatan karakter dan kepribadian berbasis nilai-nilai keagamaan di pesantren atau lembaga keagamaan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah yang sudah terintegrasi dengan pesantren.
Dedi meyakini, jika ada target pendidikan yang belum tercapai, solusi alternatif dapat ditemukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan.
”Saya berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi ini dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal selama bulan suci Ramadan,” harapnya. (Radika Robi Ramdani)