TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang) Sektoral di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada Selasa 11 Februari 2025 terasa berbeda dari biasanya.
Hal ini akibat dibarengi muncul isu adanya raja-raja kecil yang “mengatur” pekerjaan di dinas yang terkenal dengan sebutan “dinas basah” tersebut.
Kegiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya terpilih Viman Alfarizi, Pj Wali Kota Tasikmalaya Asep Sukmara dan Plt Kadis Pendidikan Nanang Suhara serta beberapa kepala bidang di Dinas Pendidikan semua kompak hadir di barisan depan.
Baca Juga:3 Ide Merayakan Hari Valentine dan Rekomendasi Hadiah untuk PasanganMengungkap Sejarah Hari Valentine dan Romansa Perayaan Setelahnya
Usai musrenbang, Wali Kota terpilih Viman Alfarizi Ramadhan selepas kegiatan pembukaan rapat langsung berdiskusi di ruang kadis beberapa saat.
Viman bersama Plt Kadisdik mengumpulkan para kabidnya untuk berdiskusi berjam-jam di ruangan. Dimana, kala itu terlihat antrean baik tamu, awak media dan pihak lainnya menunggu di lobi dinas.
Selesai diberi arahan oleh Wali Kota Tasikmalaya terpilih, Plt Kadis Pendidikan Kota Tasikmalaya Nanang Suhara didampingi Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Indra Risdianto langsung merespons berkembangnya isu raja-raja kecil di masa transisi di Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Menurut Nanang, informasi pengakuan salah seorang pengusaha itu tak benar adanya. Sebab, bagaimana pun seperti diketahui prosedur usulan untuk program bantuan dari pusat pun provinsi, dinas hanya menyampaikan ke Bappelitbangda.
“Jadi itu tidak benar. Sebagaimana diketahui, kita itu (dinas, Red) hanya usulkan proposal ke Bappelitbangda nanti dari sana yang menginput ke SIPD. Kami tak tahu kelanjutan amanah proposal itu acc atau tidak, kewenangan kami sebatas buat usulan kebutuhan sesuai apa saja yang di dinas pendidikan butuhkan,” papar Nanang.
Dia menjelaskan secara mekanisme ketika proposal sudah dibuat dinas. Bappelitbangda yang melaksanakan input melalui sistem.
“Nah, itu sudah menjadi rahan mereka (Bappelitbangda, Red) untuk memproses usulan ke pusat maupun provinsi,” papar Sekretaris Dinas Pendidikan tersebut.
Baca Juga:Kejaksaan Agung Geledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Dugaan Korupsi?Arab Saudi Usul Israel Dipindah ke Alaska dan Greenland
Ditambah lagi, di waktu-waktu ini usulan untuk bantuan program ke pusat atau pun provinsi belum musimnya. Sebab, di menu SIPD Jawa Barat pun belum muncul apa saja yang bisa diusulkan daerah.