TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Mereka menilai kebijakan ini berpotensi boros anggaran, tidak efektif, dan berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.
Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Arip Muztabasani, menilai program ini berpotensi menjadi proyek populis yang minim dampak nyata.
Baca Juga:Bersiap! War Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2025 Dimulai Besok, Jangan Sampai KehabisanIni Dia 5 Game Simulasi Pertanian Terbaik yang Wajib Kamu Coba!
“Kami juga mengkhawatirkan potensi penyimpangan anggaran jika pengelolaannya tidak transparan,” kata Arip, Minggu 9 Februari 2025.
Menurutnya alokasi dana yang besar dalam program ini harus diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Selain itu, ia juga menyoroti mekanisme distribusi yang belum merata, terutama di daerah terpencil yang seharusnya menjadi prioritas.
“Selain anggaran, BEM PTNU se-Nusantara mempertanyakan kualitas makanan yang diberikan. Mereka menilai ada potensi ketidaksesuaian standar gizi, bahkan ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi di beberapa daerah,” tuturnya mencontohkan.
BEM PTNU se-Nusantara juga mengkritisi dampak program ini terhadap usaha kecil dan petani lokal.
Mereka menilai jika pengadaan makanan hanya dikuasai oleh korporasi besar, maka UMKM dan petani kecil bisa tersingkir dari rantai pasok pangan.
“Sebagai solusi, kami merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran, memastikan standar gizi yang ketat, memperbaiki distribusi agar lebih merata, serta memberdayakan petani dan UMKM lokal,” jelasnya memaparkan.
Baca Juga:Disapu Angin Puting Beliung, Seorang Warga Terpental Sampai Tiga Meter dan 130 Rumah RusakMenteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji ke-13 Tetap Cair
Pihaknya juga mendorong agar program ini dikombinasikan dengan edukasi gizi untuk menciptakan dampak jangka panjang.
BEM PTNU se-Nusantara berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kemudian, program ini tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek yang kurang efektif,” harap dia. (Firgiawan)