TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wali Kota Tasikmalaya terpilih, Viman Alfarizi Ramadhan, tengah melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikannya bersama wakilnya, Dicky Chandra. Prosesi pelantikan rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 di Istana Presiden.
Viman menyatakan pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari protokol Istana terkait kepastian waktu pelantikan. “Kita lagi nunggu fix-nya, karena rundown protokol Istana belum ada yang pasti. Jadwal-jadwalnya masih menunggu kepastian,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Pelantikan kali ini berbeda dari sebelumnya karena akan dilakukan langsung oleh Presiden RI dan melibatkan sekitar 260 daerah. Diperkirakan sekitar 600 orang akan menghadiri acara tersebut, belum termasuk rombongan lainnya.
Baca Juga:Membanggakan! Naysyilla Hamidah, Siswi MANSATAS Jadi Runner-Up Nasional Duta Siswa Indonesia!Tim Futsal MAN 1 Tasikmalaya Juara Turnamen Futsal Antar Pelajar Tingkat Kabupaten Tasikmalaya
“Tentunya kita menunggu dan melihat nanti bagaimana seremonialnya. Karena sebelumnya kita belum pernah mengalami pelantikan seperti ini. Saya yakin aturan dan protokoler di sana akan menjaga kondusifitas acara, mengingat ini adalah pertama kalinya presiden melantik kepala daerah secara serentak,” kata Viman.
Menjelang pelantikan, Viman mengaku tidak melakukan persiapan khusus selain berdoa. “Yang biasa saja, doa saja. Paling ibu di depan rumah tiap hari ketemu. Saya rasa yang standar saja,” ujarnya santai.
Ia juga mengapresiasi masa transisi kepemimpinan di Kota Tasikmalaya yang berlangsung baik di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Asep Sukmana. Viman merasa terbantu dan bisa bersinergi menjelang dirinya resmi menjabat. “Masa transisi di Kota Tasikmalaya sangatlah good, karena Pak PJ-nya kualitasnya juara,” tuturnya.
Dengan persiapan yang matang dan sikap optimis, Viman siap mengemban amanah sebagai Wali Kota Tasikmalaya setelah resmi dilantik dalam waktu dekat.
Diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih yang semula dijadwalkan tanggal 6 Februari secara serentak, akan diundur. Pengunduran itu disebabkan adanya dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dibenarkan Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI. Yaitu Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat semua perkara Pilkada. Apakah bisa dilanjut atau tidak. Sebab itu pemerintah juga telah menjadwalkan rapat ulang untuk membahas hal itu.
“Setelah keputusan MK mungkin kita akan adakan lagi rapat konsultasi antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR,” ujar Dasco. (Firgiawan)