TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Harapan warga Ciangir Kecamatan Tamansari kembali membuncah setelah Pemerintah Kota Tasikmalaya mengerahkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus menangani berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Langkah ini dinilai menjadi angin segar, terutama setelah wilayah tersebut terdampak pencemaran air pada Oktober 2024 lalu.
Diantara rencana yang dijanjikan pemerintah adalah pembangunan dua sumur bor, perbaikan jalan, perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta renovasi bangunan SDN Ciangir yang berjarak dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir.
“Kami sangat berharap janji ini segera direalisasikan. Sumur bor sangat kami butuhkan karena banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih sejak pencemaran terjadi. Kalau benar dibangun, ini bisa sangat membantu,” ungkap Agus, Ketua Rukun Warga 7, Jumat (24/1/2025).
Perhatian untuk Pendidikan
Baca Juga:Gubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 725 Miliar DitundaInilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu Beli
Salah satu perhatian utama warga adalah perbaikan bangunan SDN Ciangir, yang tidak hanya berdekatan dengan TPA tetapi juga sering terganggu oleh kehadiran ternak sapi yang berkeliaran di halaman sekolah.
“Sekolah kami butuh perbaikan agar siswa bisa belajar dengan lebih nyaman. Selain itu, kami juga minta ada pagar pembatas agar ternak dari TPA tidak masuk lagi ke sekolah,” kata Yayan Nuryana, guru pendidikan jasmani SDN Ciangir.
Menurut Yayan, lingkungan belajar yang layak sangat penting untuk mendukung proses pendidikan anak-anak di Tamansari.
Komitmen Pemerintah Kota
Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Drs Asep Sukmana MSi menegaskan bahwa penanganan masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, membutuhkan kontribusi dari semua elemen masyarakat. Asep menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani permasalahan yang ada. Ia juga mengungkapkan bahwa TPA Ciangir saat ini masih dalam proses penyelesaian berbagai aspek.
“Kemarin kita sudah koordinasi. Ternyata bukan hanya aspek lingkungan saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Sudah ada pembagian tugas untuk menangani ini, termasuk permintaan masyarakat terkait aspek kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan ini melibatkan tim lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Mudah-mudahan ya. Hari ini persoalan muncul, besok ditangani langsung, tentu tidak. Ada proses. Yang penting ada itikad baik dari pemerintah kota untuk masyarakat,” kata Asep.