Selain pemerintah, Iip juga mengkritik peran DPRD yang dinilainya lemah dalam mengawasi kebijakan. Termasuk keterlibatan pada status kepemilikan pabrik daur ulang plastik tersebut.
“DPRD itu tugasnya menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat. Kalau izin pabrik atau kebijakan sebelumnya salah, mereka harus mengakui dan memperbaiki. Jika sekarang ada dampak negatif, jangan malah membela diri,” tegasnya.
Ia bahkan menyarankan masyarakat untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPRD jika mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.
Baca Juga:Gubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 725 Miliar DitundaInilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu Beli
“Kebijakan yang tidak adil dan dzalim tidak pantas mendapatkan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Ajakan kepada Tokoh dan Masyarakat
Dalam pernyataannya, Iip juga mengimbau para tokoh masyarakat untuk lebih proaktif membantu warga.
“Tokoh-tokoh yang biasa mengkritisi, ayo gandeng masyarakat, bantu mereka. Jangan sampai Tasik dihancurkan dari segala sisi: moral, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan,” katanya.(Ayu Sabrina)