TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya periode 2022-2027, Iip Syamsul Arief MN, melontarkan kritik tajam terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak pada warga Tamansari.
Ia menilai kebijakan pemerintah dan keterlibatan pabrik daur ulang plastik dalam pencemaran itu telah merugikan masyarakat luas.
“Pencemaran dari sampah dan pabrik itu mutlak akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Saat kebijakan diambil, dasar hukumnya mungkin jelas, tapi analisisnya tidak tajam. Saya rasa, ini hanya sebatas kajian di meja, bukan dari hasil pengamatan langsung,” ujar Iip saat ditemui di kantornya, Rabu malam 22 Januari 2025.
Sampah dan Pabrik: Solusi yang Setengah Hati
Baca Juga:Gubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 752 Miliar DitundaInilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu Beli
Iip menyebut bahwa penanganan sampah selama ini hanya berupa pembuangan, tanpa upaya penyelesaian yang tuntas.
Akibatnya memunculkan masalah baru yang berdampak kurang baik pada kehidupan masyarakat sekitar.
“Sampah itu dibuang, bukan diselesaikan. Akibatnya, semakin lama semakin rusak. Sama halnya dengan pabrik, apalagi jika tidak ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk menyelamatkan hari ini dan masa depan, bukan sekadar menyelesaikan masalah kecil secara sementara,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pencemaran air yang menjadi masalah utama. Menurut Iip, dalam perspektif agama, air harus memenuhi kriteria suci dan menyucikan.
“Kalau air tercemar barang najis atau berbahaya, bukan hanya tidak sah untuk ibadah, tapi juga tidak layak dikonsumsi. Ini dosa jika pemerintah tidak segera bertindak,” katanya.
Pemerintah dan DPRD Dianggap Dzalim
Iip secara tegas menyatakan bahwa diamnya pemerintah dalam menghadapi pencemaran lingkungan adalah bentuk kedzaliman. Sebab seharusnya ada upaya yang dilakukan untuk mencegah dan juga menyelamatkan.
“Kalau pemerintah diam, seribu diam, itu dosa. Begitu juga para ulama, tokoh agama, atau siapa saja yang tahu tetapi tidak bersuara, itu juga dosa,” ujarnya dengan lantang.
Baca Juga:Momen Penuh Keakraban, Perayaan 5 Tahun Honda ADV Club Karawang yang Tak TerlupakanCegah Perkampungan Sepi Seperti di Jepang dan Korsel, Pemerintah Dorong Warga Hidupkan Desa
Ia menekankan pentingnya pembentukan tim ahli yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti kesehatan, lingkungan, teknologi, hingga agama, untuk memberikan solusi komprehensif.
“Jangan asal membentuk tim. Harus dari orang yang benar-benar ahli. Dan rekomendasi tim ini harus segera dieksekusi, bukan hanya jadi dokumen,” tambahnya.