JAKARTA, RADARTASIK.ID – Indonesia akan melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun 2025 ini. Hal itu dipertegas dengan terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres tersebut mengatur serta memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI-Polri, Kejaksaan, juga kepala daerah di provinsi serta kabupaten kota untuk melakukan efisiensi terhadap APBN dan APBD.
Presiden telah memangkas APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun sebagaimana tertuang pada diktum kedua.
Baca Juga:Gubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 725 Miliar DitundaInilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu Beli
Rincian pemangkasan itu terdiri dari anggaran belanja pada kementerian atau lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, kemudian transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.
Melalui inpres itu presiden meminta para pejabat terkait melakukan review terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi rencana efisiensi. Baik berupa belanja operasional maupun non-operasional.
Seperti belanja untuk operasional kantor, pemeliharaan, bantuan pemerintah, perjalanan dinas, pengadaan mesin dan alat serta pembangunan infrastruktur.
Melalui Inpres itu, Presiden memerintahkan para kepala daerah membatasi belanja kegiatan yang sifatnya seremonial, seminar, FGD, sampai studi banding.
“Mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji,” lanjutnya.
Untuk mengawasi pemberlakuan Inpres itu, presiden telah memerintahkan Mendagri dan BPKP melakukan pemantauan serta pengawasan.
“jadi belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang,” ujar Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
Baca Juga:Momen Penuh Keakraban, Perayaan 5 Tahun Honda ADV Club Karawang yang Tak TerlupakanCegah Perkampungan Sepi Seperti di Jepang dan Korsel, Pemerintah Dorong Warga Hidupkan Desa
Ia menegaskan efisiensi dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran yang tidak prioritas.
‘’Inpres betujuan untuk mempersiapkan APBN sebagai alat pemerintah untuk mewaspadai berbagai tantangan ke depan yang tidak menentu,” terang Deni.
Kendati begitu, deni tidak menjelaskan lebih rinci mengenai risiko apa yang harus dihadapi sehingga harus menghemat anggaran belanja. (JPC/JE)