Gubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 752 Miliar Ditunda

Dedi Mulyadi
Tangkapan layar Tiktok @KangDediMulyadi saat mengikuti rapat koordinasi dengan TAPD Pemprov Jabar.
0 Komentar

BANDUNG, RADARTASIK.ID – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi meminta anggaran untuk keperluan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp 752 Miliar pada Dinas Pendidikan Jawa Barat ditunda.

Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Plus pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 15.30-17.30 di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Dalam video yang diunggah di akun Tiktok pribadinya, Dedi awalnya meminta para pejabat terkait menjelaskan anggaran Dinas Pendidikan.

Baca Juga:Inilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu BeliMomen Penuh Keakraban, Perayaan 5 Tahun Honda ADV Club Karawang yang Tak Terlupakan

Kemudian ia mendapat penjelasan bahwa total belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 581 miliar.

Terdiri dari belanja modal peralatan Rp 513 miliar. Belanja modal bangunan dan gedung yang meliputi rehab dan pembangunan gedung baru – USB SMA dan SMK– Rp 61 miliar serta belanja modal tanah Rp 6,2 miliar.

Namun di luar itu, disebutkan ada anggaran Rp 752 miliar yang diposkan untuk bantuan TIK.

“Bodor! Pantesan ribut terus tiap tahun. (Anggaran pembangunan) ruang kelasnya cuma Rp 60 (Rp 61 miliar, red), ngebantu untuk teknologi informasi yang belum tentu juga dibutuhkan oleh SD SMP-nya Rp 725 (miliar). Anggaran itu tunda. Enggak boleh,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Dedi menjelaskan bahwa pos yang harus mendapatkan anggaran paling besar di Dinas Pendidikan Jawa Barat seharusnya adalah rehab dan pembangunan unit sekolah baru (USB).

Sebab yang menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat selama ini adalah ketidakcukupan ruang kelas untuk menampung siswa-siswi baru saat PPDB.

“Harusnya yang terbesar itu adalah belanja bangun unit sekolah baru. Karena itu yang menjadi kebutuhan saat ini. Dimana rakyat Jawa Barat akses terhadap SMA-nya masih terbatas. Jadi saya setuju belanja itu (belanja modal, red) tinggal nanti dirubah belanjanya ke belanja unit sekolah baru,” ujar Dedi.

Baca Juga:Cegah Perkampungan Sepi Seperti di Jepang dan Korsel, Pemerintah Dorong Warga Hidupkan DesaMAN 1 Tasikmalaya Gelar Seleksi KSM dan OSN untuk Cetak Siswa Berprestasi

Dalam kesempatan itu Dedi menyampaikan bahwa banyak daerah yang membutuhkan SMA baru dan telah menyiapkan lahannya. Akan tetapi tidak ada anggaran untuk pembangunannya.

Dedi pun meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat menginventarisir kembali jumlah kebutuhan sekolah dan ruang kelas untuk menampung seluruh rakyat Jawa Barat di tahun 2026 nanti.

0 Komentar