TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis sosial Tasikmalaya, Fathurochman SPd, mengkritik pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Drs H Asep Goparullah, terkait dampak pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari.
Menurutnya, pernyataan Sekda yang dinilai meremehkan persoalan bau sampah di sekitar SDN Ciangir menunjukkan kurangnya empati sebagai pejabat publik.
“Statement Sekda Kota Tasikmalaya perihal menyepelekan aroma bau sampah yang mengganggu kenyamanan peserta didik dan tenaga pendidik di SDN Ciangir itu perbuatan yang sangat tidak memiliki empati selaku pejabat publik,” tegas Fathurochman, Jumat 17 Januari 2025.
Baca Juga:Inilah Khasiat Daun Kelor yang Membuatnya Sangat Mahal di Eropa, Hanya Orang Kaya Mampu BeliMomen Penuh Keakraban, Perayaan 5 Tahun Honda ADV Club Karawang yang Tak Terlupakan
Fathur menilai, alih-alih menunjukkan kepedulian, Sekda justru terkesan mengabaikan persoalan pencemaran yang berasal dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan aktivitas pabrik daur ulang plastik di kawasan tersebut.
“Bukannya mempercepat penyelesaian permasalahan pencemaran yang bersumber dari TPA dan pabrik daur ulang plastik, malah menyepelekan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak boleh menganggap enteng polemik pencemaran lingkungan dan dampaknya kepada warga. Asgop pun Pemkot harus memastikan kasus ini diusut tuntas hingga menjerat hokum pelaku pencemaran.
Tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perangkat hukum, buruknya penanganan perkara ini bukan tidak mungkin bakal menyulut bara konflik sosial.
“Asgop perlu turun tangan karena penanganan kasus oleh dinas terkait tidak hanya lamban, tetapi juga penuh dengan ketidakjelasan,” imbuhnya.
Selain mengevaluasi kinerja Dinas LH, Asgop menurutnya harus memastikan pengusutan tuntas kasus pencemaran lingkungan ini tidak berlarut-larut.
Soroti Kinerja DLH dan Relasi Kuasa
Fathurochman juga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya yang dinilainya lamban dan cenderung abai dalam menangani pencemaran. Selain itu, ia mempertanyakan hubungan antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan DLH terkait pemotongan anggaran ganti rugi bagi warga terdampak.
Baca Juga:Cegah Perkampungan Sepi Seperti di Jepang dan Korsel, Pemerintah Dorong Warga Hidupkan DesaMAN 1 Tasikmalaya Gelar Seleksi KSM dan OSN untuk Cetak Siswa Berprestasi
“Sebagai Sekda Kota Tasikmalaya, seharusnya dia mengomentari kinerja DLH Kota Tasikmalaya yang sangat lamban dan cenderung abai dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Lalu, relasi LSM dengan DLH dalam pemotongan anggaran ganti rugi warga terdampak, apakah ada indikasi aktor non-negara ini sengaja dipelihara atau bagaimana?” tutur Fathurochman.