SUMEDANG, RADARTASIK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau semua pihak terkait untuk berkontribusi dalam menghidupkan kembali potensi desa.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya memperkuat sistem pemerintahan desa serta mengalokasikan anggaran khusus guna mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi arus urbanisasi yang kian meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) yang diadakan untuk memperingati Hari Desa Nasional 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Baca Juga:MAN 1 Tasikmalaya Gelar Seleksi KSM dan OSN untuk Cetak Siswa BerprestasiPeneliti BRIN Sebut Kebakaran Los Angeles Bisa Terjadi di Indonesia, Ada Kesamaan Faktor Ini
Tito menyoroti bahwa urbanisasi merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh berbagai negara, khususnya yang berfokus pada pembangunan perkotaan.
Ia mencontohkan Jepang dan Korea Selatan, di mana banyak penduduk usia produktif meninggalkan desa sehingga potensi sumber daya di pedesaan tidak dimanfaatkan secara optimal.
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar di negara-negara tersebut adalah bagaimana menarik kembali penduduk kota untuk kembali menetap di desa.
Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif mendorong masyarakat mengejar pendidikan tinggi dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya minat menikah di kalangan usia produktif.
Akibatnya, jumlah penduduk muda di negara-negara tersebut terus menurun, menciptakan kondisi yang dikenal sebagai populasi menyusut.
Tito menekankan bahwa Indonesia harus mencegah masalah serupa. Ia menyebutkan bahwa saat ini distribusi penduduk antara kota dan desa masih cukup seimbang, dengan 56 persen tinggal di perkotaan dan 44 persen di pedesaan.
Tingkat kelahiran di Indonesia juga masih tinggi, memberikan peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi yang didominasi oleh penduduk muda.
Baca Juga:Soal Jam Kerja serta Gaji PPPK Paruh Waktu, Perhatikan Diktum ke-14 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 IniAlhamdulillah! Menteri PAN-RB Terbitkan Edaran Baru Lagi untuk Tuntaskan Tenaga Non-ASN yang Belum Terakomodir
Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat desa, pemerintah terus berfokus pada peningkatan sistem pemerintahan desa serta memastikan bahwa dana desa dikelola secara tepat sasaran.
Kehadiran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi bagian penting dari upaya ini untuk menciptakan desa yang lebih hidup dan mandiri.***