Menurut Dedi, jika pembangunan infrastruktur ini terealisasi, PAD Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini masih tergolong kecil dapat meningkat signifikan.
Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Indramayu dan Pangandaran yang berhasil memperoleh miliaran rupiah dalam PAD berkat pengelolaan sektor kelautan yang lebih baik.
Dedi optimis, dengan perbaikan dan pembangunan pelabuhan yang tepat, PAD Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkat lebih dari Rp 1 miliar, berkat penambahan jumlah perahu dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.
Baca Juga:Warga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada 2024 Tercatat 186,75 Ribu OrangLapas Kelas IIB Tasikmalaya Akan Diubah Jadi Rutan, Narapidana Pindah Kemana?
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, turut mendukung usulan tersebut.
Ia menyarankan agar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pamayang segera dikeruk, untuk memastikan bahwa perahu-perahu nelayan bisa bersandar dengan aman sepanjang 150 meter.
Cecep juga menambahkan, jika pelabuhan di Ciheras dibangun, dengan penangkal ombak yang memadai, hal tersebut dapat mencegah nelayan Tasikmalaya untuk melakukan aktivitas bongkar muat ikan di Garut, yang selama ini menyebabkan PAD Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat terakumulasi dengan optimal.
Cecep mengungkapkan bahwa beberapa nelayan di kawasan Ciheras sudah mulai beralih menggunakan fasilitas di Garut.
Sebanyak 30 rukun nelayan di Ciheras menyewa perahu dan alat tangkap dari Kabupaten Garut, serta menjual hasil tangkapan mereka ke wilayah tersebut.
Jika hal ini terus berlangsung, maka PAD dari sektor kelautan justru akan mengalir ke Kabupaten Garut, bukan Tasikmalaya.
”Terkait hasil pertemuan kemarin, nanti diusulkan ke provinsi, kemudian ke pusat sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” terangnya.
Baca Juga:Korban Dugaan Penganiayaan di Kota Tasikmalaya Meninggal Dunia, Tapi Keluarga Tolak Autopsi?Ada Tambahan Hukuman Bagi Pimpinan Rumah Tahfidz Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya, Gara-Gara Rudapaksa Santriwati
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya lainnya, Karom SPd MM, yang turut hadir dalam pertemuan dengan nelayan, menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Karom menekankan bahwa pembangunan pelabuhan harus melibatkan dinas terkait dari kedua tingkat pemerintahan, karena ada wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurutnya, kondisi ini sangat mendesak untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yang sangat bergantung pada mata pencaharian nelayan.
Ia juga menjelaskan bahwa para nelayan yang tidak memiliki tempat bersandar di Pamayang terpaksa memilih laut Kabupaten Garut sebagai tempat untuk merapatkan perahu mereka.