GARUT, RADARTASIK.ID – Rumah tidak layak huni (rutilahu) masih banyak ditemukan di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pun berupaya membantu perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Nurdin Yana mengatakan, masih banyak rumah masyarakat tidak layak huni.
“Ya memang betul, kami juga ke lapangan terkait berapa banyaknya masyarakat kita yang rumahnya tidak representatif. Kasihan kita juga,” ucapnya, Senin 13 Januari 2025.
Baca Juga:14 Orang Meninggal Karena DBD di Garut, Selama Tahun 2024 Ada 3.200 KasusPengunjung Taman Satwa Cikembulan Garut Membeludak, Feeding Hewan Masih Jadi Daya Tarik
Ia menuturkan, rumah-rumah yang tidak layak huni itu diakibatkan beberapa faktor, seperti usia dari bangunan atau rumah yang sudah lama. Kemudian terbuat dari bahan bangunan yang tidak representatif.
Selain itu, faktor cuaca juga memengaruhi serta kerangka bangunan yang kurang baik menjadi faktor lainnya.
“Satu sisi ada hujan kemudian panas, kemudian katakanlah rumah yang tidak ada strukturnya sehingga seperti itu (rusak),” katanya.
Pada tahun 2025, kata Nurdin, pihaknya mengalokasikan untuk bantuan rumah tidak layak huni. Namun jumlahnya tidak banyak karena keterbatasan anggaran.
Ia mendapatkan instruksi dari Pj Bupati untik melakukan inventarisasi. Hal tersebut juga selarasan dengan rencana bupati yang akan datang.
“Kemudian saya mendengar dari kebijakan pak bupati yang akan datang juga mengisyaratkan hal yang sama,” tuturnya.
Bupati yang baru, kata Nurdin, ingin berangkat dari data yang matang. Dengan pendataan yang benar, nanti tidak salah dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga:Endog Lewo Asal Garut Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda160 Ekor Hewan Ternak di Garut Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku
“Memang jujur untuk kepentingan itu (pendataan) kita butuh biaya besar, tapi beliau punya kiat tersendiri lah,” katanya.
Pada tahun 2025, pihaknya mengalokasikan bantuan rutilahu untuk 200 unit rumah. Namun hal itu bisa berubah tergantung kondisi dan situasi.
“Kita mungkin bisanya sekitar di angka 200 unit untuk tahun sekarang, tetapi ini bisa naik atau turun, bagaimana kebijakan nanti hari ini karena memang keterbatasan anggaran kita,” lanjutnya.
Ia menyebut, selain itu pihaknya juga harus menyiapkan untuk kebutuhan PPPK, dan program makan gratis. (Agi Sugiana)