JAKARTA, RADARTASIK.ID –Mafia pupuk kembali menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
Dilansir Jawapos, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman, menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kesulitan petani memperoleh pupuk adalah perilaku koruptif dari pihak-pihak tertentu.
Arif mengusulkan perubahan kebijakan subsidi pemerintah.
Menurutnya, subsidi pupuk sebaiknya diubah menjadi subsidi untuk Nilai Tukar Petani (NTP).
Baca Juga:Asyik! Bansos PIP 2025 Segera Cair, Simak Jadwal dan Cara Ngeceknya2024, Tahunnya H Amir Mahpud!
Ia menilai bahwa petani sejati justru jarang menikmati pupuk bersubsidi, bahkan pupuk non-subsidi pun sulit mereka dapatkan akibat adanya monopoli oleh oknum tertentu.
“Karena para petani yang sesungguhnya, mereka justru tidak menikmati pupuk subsidi ini,” ujarnya.
Ia menduga bahwa para tengkulak berkolusi dengan oknum distributor atau agen pupuk, menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi maupun non-subsidi di tingkat petani.
Sementara itu, tengkulak dengan mudah memperoleh stok pupuk dan menawarkan kepada petani dengan harga lebih tinggi.
Situasi ini membuat petani terpaksa berkomitmen menjual hasil panen mereka hanya kepada tengkulak tersebut.
Arif juga menyoroti ketimpangan harga dalam sektor pertanian, di mana Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) rendah, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium tetap tinggi.
Sebagai solusi, Arif mendesak pemerintah untuk menghentikan subsidi pupuk dan mengalihkan bantuan kepada NTP.
Baca Juga:Direktur RSUD dr Soekardjo Budi Tirmadi Ungkap Alasan PHK 56 PegawaiPersikotas Melaju ke Semifinal Liga 4 Seri Jawa Barat Usai Menang Dramatis 2-1 Lawan Maung Anom
Ia kemudian mencontohkan bahwa jika HPP gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, pemerintah dapat memberikan subsidi tambahan sehingga harga jualnya mencapai Rp8.000 atau Rp9.000.
Bulog, lanjutnya, harus berperan aktif membeli gabah petani dengan harga tersebut. “Berlaku juga untuk komoditas lainnya,” ungkap dia.
Arif meyakini bahwa pencabutan subsidi pupuk dan pengalihan ke subsidi NTP akan lebih efektif serta tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa mayoritas petani saat ini sudah membeli pupuk dengan harga non-subsidi karena kesulitan memperoleh pupuk subsidi.
Menurutnya, tata kelola pembelian dan penjualan pupuk harus dibenahi agar petani tidak lagi dirugikan oleh sistem yang ada. (red)