PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Mereka melakuan audiensi terkait pengadaan mobil dinas baru bupati dan wakil bupati.
Perwakilan KNPI Kabupaten Pangandaran Rizki Fazri Gunawan mempertanyakan urgensi dari pengadaan mobil dinas baru tersebut.
“Kita menanyakan kepada DPRD, kenapa pengadaan mobdin itu di-acc,” katanya di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis 9 Januari 2025.
Baca Juga:KNPI Kritisi Rencana Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pangandaran, Bakal Datangi Gedung DewanPengadaan Mobil Dinas di Pangandaran Jadi Kontroversi, LAKRI: Keuangan Daerah Sedang Sulit
Pihaknya meminta kejelasan mengenai persetujuan tersebut, mengingat kondisi keuangan Pemkab Pangandaran saat ini cukup memprihatinkan.
“Mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan, apakah itu bisa diundur pengadaannya setelah kondisi keuangan membaik, atau nilainya bisa diturunkan, dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 500 juta misalkan,” ujarnya.
Pihaknya mengakui bupati dan wakil bupati terpilih perlu fasilitas transportasi untuk menunjang kinerja mereka.
“Tapi dalam keadaan seperti ini, perasaan masyarakat juga terlukai oleh hal-hal yang bukan menjadi sebuah prioritas, atau urgent,” katanya.
Pihaknya akan kembali melakukan audiensi jika pengadaan mobil dinas baru itu direalisasikan.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pengadaan mobil dinas baru sudah diatur dalam undang-undang. Bukan hanya bupati dan wakil bupati, tapi juga pimpinan DPRD.
“Saya kira ini positif, ada warga masyarakat menanyakan terkait pengadaan mobdin ini, kami wajib menerima aspirasi dari mereka,” katanya. (Deni Nurdiansah)