“Rp 5 miliar itu kecil dibandingkan total APBD. Kenapa Pemkot tidak bisa menganggarkannya sejak tahun 2011? Masalah ini sudah bertahun-tahun tanpa solusi nyata,” kritik Abdul Basith.
Menurut alumni Jurusan Ekonomi Syariah Unsil itu, kekurangan anggaran yang terus terjadi menunjukkan kurangnya inovasi dalam pendanaan di luar APBD.
Ia menyarankan agar Dinas LH menggandeng pihak swasta melalui kerja sama berbasis pembagian saham antara Pemkot dan perusahaan swasta. Langkah ini dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran.
Baca Juga:Asyik! Bansos PIP 2025 Segera Cair, Simak Jadwal dan Cara Ngeceknya2024, Tahunnya H Amir Mahpud!
“Kenapa Dinas LH tidak membuat inovasi pendanaan non-APBD? Seharusnya ada terobosan, seperti kerja sama dengan swasta yang bisa membantu pembiayaan. Ini juga akan mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan sampah,” tambahnya.
Tanpa Roadmap, Masalah Sampah Berlarut
Selain itu, Abdul Basith juga melihat tidak adanya roadmap dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya. Hal itu menandakan lemahnya perencanaan jangka panjang.
Ia menyebut, kurangnya visi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota, khususnya Dinas LH, tidak memiliki prioritas yang jelas dalam menyelesaikan persoalan sampah.
“Dengan tidak adanya roadmap penanganan sampah, kita bisa melihat bahwa Pemkot tidak memiliki solusi jangka panjang. Sampah seharusnya menjadi isu yang mendapatkan perhatian besar karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Basith kemudian mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera memperbaiki alokasi anggaran pengelolaan sampah dan menciptakan rencana strategis yang konkret.
Tanpa langkah serius, ia khawatir masalah sampah akan terus menjadi bom waktu yang mengancam kualitas hidup warga kota.
“Pemkot harus mulai melihat pengelolaan sampah sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran. Jika terus diabaikan, dampaknya akan semakin sulit diatasi,” pungkasnya. (Ayu Sabrina)