Disinggung efek dari efisiensi tersebut terhadap kelangsungan rumah sakit, dr Budi mengatakan hal itu memang belum ada jaminan. Namun realitanya keuangan yang tidak sehat membuat operasional dan pelayanan menjadi terkendala seperti halnya dalam penyediaan obat. “Utang yang kita bawa ke 2025 ini (kepada supllier obat)itu sekitar Rp 20 miliar,” katanya.
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat mengatakan bahwa para pegawai yang diberhentikan merupakan tumbal dari tidak becusnya manajemen dalam mengelola rumah sakit. Pasalnya, perekrutan dilakukan harusnya sudah diperhitungkan dengan risiko beban gaji dan kemampuan keuangan. “Kan kalau pekerja di bawah hanya melaksanakan tugas, mereka tidak punya kewenangan urusan keuangan,” ucapnya.
Ketika pengelolaan rumah sakit berjalan dengan baik, menurutnya keuangannya pun tidak akan bermasalah. Apalagi rumah sakit milik pemerintah yang notabene di-backup oleh APBD bahkan APBN. “Jadi bisa defisit itu karena pengelolaannya yang bermasalah,” terangnya.
Baca Juga:Penanganan Jenazah Rawan Keteteran, Efek Pengurangan Pegawai di RSUD dr Soekardjo Kota TasikmalayaSpesialis Pos Satpam! Maling HP di Tasikmalaya Datang Lagi ke TKP Setelah Hampir 2 Bulan, Ya Ditangkap!
Meskipun tidak ada penjelasan resmi, Tatang mengatakan sudah menjadi rahasia umum pegawai RSUD cukup banyak titipan pejabat. Artinya persaingan pegawai bisa merembet pada gesekan antar pejabat di luar rumah sakit. “Ini bisa jadi semakin melebar masalahnya,” imbuhnya.(rangga jatnika)