Terpisah, Ketua Sapma PP Kota Tasikmalaya Muamar Khadapi menilai seleksi yang dilakukan RSUD untuk menentukan pegawai yang diberhentikan terbilang janggal. Pasalnya tidak ada transparansi penilaian karena seakan tertutup. “Hanya memanpangkan nama nama yang diperpanjang kontraknya tanpa memperlihatkan skor yang didapat,” terangnya.
Hal itu mengindikasikan ada permainan dalam proses seleksi yang dilakukan. Tentunya ini berbahaya jika ada pihak yang memang mencari keuntungan pribadi di situasi tersebut. “Instansi dibawah naungan pemerintah haruslah berupaya menyejahterakan masyarakat, Bukan menguntungkan kepentingan pribadi,” katanya.
Dia pun sepakat soal masalah keuangan rumah sakit merupakan dampak dari manajemen yang buruk. Apalagi RSUD seyogianya mendapat sokongan dana program kuratoif dari APBD maupun APBN yang rawan permainan. “Program kuratif meliputi pengadaan obat, alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, jaminan kesehatan, dan pembangunan laboratorium,” ucapnya.
Baca Juga:Lima Pemuda Mabuk Diciduk Polisi Usai Keroyok Kader Banser GP Ansor TasikmalayaAyah dan Anak Rusak Jari Akibat Kembang Api Malam Tahun Baru 2025 di Tasikmalaya
Dalam hal ini, pihaknya pun akan mengawal persoalan ini supaya Pemkot bisa memberikan solusi. Supaya para pegawai tidak menjadi korban dari kelalaian dari pengelolaan manajemen dan direksi. “Kami akan mengawal kasus ini sampai para pegawai yang terkena dampak dari kecacatan pengelolaan RSUD mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(rangga jatnika)