TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Usulan menggunakan air galon sebagai pengganti air sumur yang tercemar bagi warga sekitar TPA Ciangir dinilai bukan solusi. Sebab tidak semua warga mampu membeli air galon setiap hari untuk keperluan mandi, mencuci dan minum.
“Apakah pemerintah menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli air galon? Sampai kapan mereka harus bergantung pada itu? Di mana tanggung jawab pemerintah ketika air bersih, yang seharusnya menjadi hak masyarakat, tidak tersedia?” ujar Agus Sofyan alias Jarwo, aktivis lingkungan di Tamansari, Rabu 18 Desember 2024.
Menurut dia, masyarakat bukan hanya membutuhkan saran, tetapi juga solusi konkret dan tanggung jawab yang jelas dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Pemerintah Bakal Hapus Utang UMKM di Bank BUMN Tahun 2025, Skemanya BeginiPinjaman Online Langsung Cair! Inilah Lima Kredit Tanpa Agunan dengan Limit Ratusan Juta
Sehingga, ketika terjadi pencemaran dan warga kesulitan mendapatkan air bersih, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyediakannya.
Adapun bantuan air bersih yang sempat dikirimkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menurutnya tidak efektif. Masyarakat tidak bisa menunggu pengiriman air dari tempat yang jauh ketika ada keperluan mendesak.
“Kalau terus bergantung pada BPBD, butuh waktu yang panjang. Padahal kebutuhan masyarakat sangat mendesak. Sampai kapan perbaikan kolam leachate atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di TPA Ciangir selesai? Menunggu 2025? Itu juga belum jelas kapan bulan pastinya,” tandasnya.
Jarwo menyarankan pemerintah lebih baik membuatkan sumur bor untuk masyarakat di sekitar TPA Ciangir serta memastikannya dapat terbebas dari resapan pencemaran yang saat ini terjadi. Sehingga masyarakat punya akses memadai terhadap keperluan air bersih untuk jangka panjang.
“Buatkanlah sumur bor untuk masyarakat yang terdampak. Jangan hanya cukup untuk sekarang, tetapi juga untuk kebutuhan masa depan. Sumur bor ini akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang,” tambahnya.
Sayangnya, lanjut dia, hingga saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya masih terkesan abai terhadap pencemaran yang terjadi. Bukannya memikirkan solusi, malah seolah berdiam diri.
Begitupula ketika warga mencurigai pencemaran air itu juga disebabkan adanya limbah dari pabrik daur ulang plastik milik anggota DPRD Kota Tasikmalaya Romdoni Maftuh, pemerintah seolah tidak berani bertindak dan cenderung bersikap “ewuh pakewuh”.