Banyak individu yang rentan terhadap eksploitasi karena keadaan ekonomi mereka yang buruk.
TPPO sering kali menjanjikan pekerjaan yang lebih baik, namun malah membawa korban ke dalam kondisi yang lebih buruk dan berbahaya.
Faktor lain yang turut berperan dalam meningkatnya praktik TPPO adalah kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hak asasi manusia.
Baca Juga:Wujudkan Ketahanan Pangan dengan Budi Daya Jamur Tiram di Manonjaya Kabupaten TasikmalayaSudah Survei, Inilah Titik Lokasi Pembangunan Jembatan Cirahong 2 Pengganti Cirahong 1 Penghubung Tasik-Ciamis
Hal ini membuat banyak orang mudah tertipu dan terjebak dalam jaringan perdagangan manusia.
Selain itu, situasi seperti konflik atau bencana alam sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban yang tengah melarikan diri dari bahaya, namun akhirnya terjebak dalam situasi yang lebih berbahaya.
Pencegahan TPPO membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPO sangat penting.
Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai cara mendeteksi adanya TPPO dan bagaimana cara membantu korban.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi korban TPPO juga sangat diperlukan.
Baca Juga:Pembangunan Jembatan Cirahong 2 Penghubung Kabupaten Tasikmalaya-Ciamis Bakal Dimulai 2025Mall Plaza Asia Tasikmalaya Tergenang Banjir, Penyebabnya Diduga Karena Ini
Dukungan emosional, legal, dan medis adalah hal yang krusial untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan rehabilitasi.
Layanan konseling serta pendampingan hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan martabat dan kesejahteraan korban.
Tidak kalah pentingnya adalah pemulangan korban ke tempat asal mereka dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.
Selain itu, korban juga harus diberikan bantuan agar mereka dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik dan jauh dari eksploitasi. (Radika Robi Ramdani)