TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan (GMPK) menyoroti pengawasan pemerintah dalam hal cukai rokok. Pasalnya ada indikasi penggunaan pita cukai bekas yang digunakan dan menimbulkan kerugian negara.
Ketua GMPK Ujang Amin menuturkan bahwa menilai pengawasan terkait cukai rokok dari pemerintah masih sangat lemah. Menurutnya, aparat cenderung fokus pada rokok tanpa cukai saja. “Kalau rokok yang tanpa cukai kita lihat gerakannya ada,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (13/12/2024).
Namun di lapangan, pihaknya mendapati ada transaksi jual beli pita cukai bekas. Di mana hal itu dilakukan oleh sales rokok yang berani membelinya dari warga dengan catatan kondisi utuh. “Jadi ada yang mengumpulkan pita cukai bekas dan dijual ke sales,” ucapnya.
Baca Juga:Aktivis Mahasiswa Dikecewakan DPRD Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Integritas Dewan Soal Money PoliticLagi-Lagi Di Bawah Umur, Polisi Amankan Gerombolan Pelaku Penganiayaan di Jalan Mashudi Kota Tasikmalaya
Hal ini tentunya menjadi indikasi adanya praktik penggunaan pita cukai bekas. Karena melibatkan sales, tidak menutup kemungkinan memang diorganisir oleh pihak perusahaan rokok. “Jadinya tidak berbeda dengan rokok tanpa cukai, karena pita cukainya bekas,” terangnya.
Hal ini tentunya berdampak pada kerugian negara karena pada dasarnya perusahaan rokok harus membayar cukai untuk setiap batang yang dijual. Ketika menggunakan pita cukai bekas, alhasil pemasukan negara tidak ada. “Ya dampaknya menjadi kerugian negara, karena harusnya jadi pemasukan,” katanya.
Pihaknya pun sempat melakukan audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk membahas persoalan ini. Namun mereka kecewa karena pihak DPRD tidak mampu menghadirkan pihak perusahaan rokok. “Alasannya karena tidak tahu alamat, alamat perusahaan itu bisa dicari datanya lewat internet,” katanya.
Secara lokasi perusahaan, lanjut Amin, memang berada di luar daerah. Namun ketika beredarnya di Kota Tasikmalaya maka Pemkot punya kewenangan untuk mengambil langkah. “Kan beredarnya di Kota Tasikmalaya juga,” terangnya.
Atas dasar kekecewaannya itu, pihaknya pun memilih walkout dari audiensi tersebut. Pihaknya berharap DPRD dan Pemkot bisa bisa menyadari bahwa ada ketidakseriusan dalam pengawasan cukai. “Jangan karena perusahaan besar, pemerintah jadi mendadak lemah,” imbuhnya.(rangga jatnika)