TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Negeri (Kompeni) dibuat kecewa saat melakukan audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (11/12/2024). Pasalnya mereka hanya dihadapkan dengan 2 legislator saat ingin mendiskusikan isu keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam praktik money politic di Pilkada Kota Tasikmalaya.
Dalam audiensi tersebut, hanya ada dua anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang hadir menerima mereka yakni Gilman Mawardi dan Kuntara dari Fraksi Gerindra. Mereka pun seakan tidak dihargai karena para aktivis ingin dihadiri setidaknya 12 legislator.
Hal ini berkaitan dengan beredarnya file pdf dengan judul “Tim Buser Four” yang memuat deretan nama yang dikaitkan dengan praktik money politic. Dari deretan nama yang tercantum, sebagian merupakan anggota DPRD dari beberapa partai.
Baca Juga:Lagi-Lagi Di Bawah Umur, Polisi Amankan Gerombolan Pelaku Penganiayaan di Jalan Mashudi Kota TasikmalayaUMK Kota Tasikmalaya Bakal Naik, Tapi Bisa Memicu PHK Pegawai
Pada kesempatan tersebut, Gilman menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan para aktivis. Kendati demikian, para aktivis tetap ngotot ingin para anggota DPRD tertuduh bisa hadir. “Kalau mau berdiskusi, kami siap,” ucapnya.
Karena tidak ada titik temu, Gilman pun memberikan opsi penjadwalan audiensi ulang. “Terima kasih atas kajiannya perihal tersebut. Insya Allah kita siap melakukan diskusi terkait hal ini,” ucap Gilman sebelum meninggalkan lokasi.
Koordinator Kompeni, Dion Fahruroji, yang mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengonfirmasi informasi soal keterlibatan anggota DPRD dalam praktik money politic. Hal itu sebagaimana dokumen PDF 50 halaman yang mencantumkan nama-nama anggota DPRD. “Kami sangat menyayangkan jika data tersebut benar adanya, karena anggota DPRD seharusnya menjadi perwakilan kami dan menjaga integritas demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dion juga menyoroti ketidakhadiran seluruh anggota DPRD dari Fraksi Gerindra pada audiensi tersebut. “Kami sangat kecewa, ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani masalah ini,” tambahnya.
Ditegaskan bahwa mereka sudah melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan berkomitmen untuk menjaga agar praktik money politic tidak merusak demokrasi di Kota Tasikmalaya. Diharapkan para legislator sebagai wakil rakyat dapat lebih responsif dalam menanggapi masalah serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.