CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan menggelar Workshop Pencegahan Korupsi Tahun 2024.
Acara yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Kamis 5 Desember 2024, ini mengusung tema Teguhkan Komitmen, Berantas Korupsi untuk Ciamis Unggul.
Hadir langsung dalam kegiatan ini Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, bersama jajaran Forkopimda Ciamis, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Ciamis.
Baca Juga:7 Aplikasi Berbasis AI yang Cocok untuk Edit Video dengan Cepat dan MudahUBK Tasikmalaya Edukasi Remaja tentang Pencegahan Kanker Serviks
Selain itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) turut mengikuti secara virtual. Narasumber dalam acara tersebut adalah Arief Nurcahyo Ak CA MM, Kasatgas Korsup Wilayah 2 Direktorat 2 KPK, serta Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, KH Dr Fadlil Yani Ainusyamsi MBA MAg.
Pj Bupati Budi Waluya menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
“Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya keras agar tata kelola pemerintahan dapat dikelola dengan baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan menciptakan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel hingga akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025,” katanya.
Budi juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang telah diberikan melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“Kami berterima kasih kepada KPK atas bimbingannya yang membantu kami menjaga serta meningkatkan kualitas sistem pemerintahan,” tuturnya.
Baca Juga:Kerjasama DJPK dan LPPM Unsil, BUMDes Goes to Campus Dorong Kemajuan Ekonomi DesaSurat Terbuka Nurhayati untuk Warga Kota Tasikmalaya Pasca Pelaksanaan Pilkada 2024, Baca Yuk!
Saat ini, nilai MCP Kabupaten Ciamis telah mencapai angka 81 atau masuk dalam kategori hijau, namun Budi menegaskan bahwa pencapaian tersebut belum cukup. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan jajarannya agar mengambil pelajaran dari kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi di Kota Pekanbaru.
“Saya mengajak semua pihak untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat publik, supaya kejadian di Pekanbaru menjadi peringatan bagi kita semua. Mari kita introspeksi diri dan selalu mengingatkan satu sama lain tentang tujuan dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat,” ucapnya.