TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Hijau Tasikmalaya, Majlis Reformis Tasikmalaya, dan Gerakan Mahasiswa Leuwisari, melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis, 28 November 2024.
Audiensi ini bertujuan untuk menyuarakan kekhawatiran mengenai rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya yang menempati posisi terendah ketiga se-Jawa Barat, serta mempertanyakan kurangnya efektivitas perpustakaan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, audiensi yang diharapkan dapat menghasilkan diskusi konstruktif tersebut berujung pada kekecewaan.
Baca Juga:Berburu Diskon dengan Tunjukkan Jari Bertinta, Plaza Asia Diserbu PengunjungPilkada 2024 Banyak Gen Z Tidak Nyoblos, Malas Pulang Kampung Pilih Nikmati Liburan
Koordinator audiensi, Indra Maulana, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak ada anggota DPRD yang bersedia menemui mereka.
Padahal, menurutnya, isu yang mereka angkat sangat urgen dan membutuhkan perhatian serius, terutama terkait rendahnya IPM dan isu perpustakaan daerah yang kurang maksimal.
”Kami akan kembali lagi dengan massa dan pembahasan yang lebih banyak lagi,” ujarnya kepada wartawan.
Muhammad Rafi Faza, Ketua Umum Gerakan Hijau Tasikmalaya, juga menyayangkan insiden tersebut.
Ia mengkritik lambannya birokrasi yang terjadi di sekretariat dewan, di mana surat dari gabungan mahasiswa dari bagian umum belum sampai ke bagian humas meskipun sudah diserahkan sebelumnya.
Menurut Rafi, hal ini menunjukkan adanya kurangnya profesionalitas dan responsivitas dari pihak DPRD dalam menangani masalah-masalah yang dianggap penting oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pembahasan tentang IPM dan efektivitas perpustakaan harusnya mendapat perhatian segera dan tidak boleh terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit-belit.
Baca Juga:Telkomsel Jabar Siapkan Jaringan Super Andal untuk Sukseskan Pilkada 2024LDK Al Muta’alim Polbangtan Bogor Raih Juara Nasional di FOKRI GAMES X, Ini Kisah Suksesnya!
”Padahal pembahasan cukup penting dan perlu ditanggapi dengan cepat serta serius,” tutur Rafi.
Sementara itu, Wildan Faiz, Ketua Umum Majlis Reformis Tasikmalaya, menyatakan bahwa tujuan utama audiensi mereka adalah untuk menanyakan sejauh mana eksekutif telah melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, serta bagaimana peran legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.
Menurut Wildan, pengawasan yang ketat terhadap sektor perpustakaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan IPM di daerah tersebut.
Ia menekankan bahwa rendahnya IPM di Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi perhatian serius. ”Pada tahun 2024 ini IPM Kabupaten Tasikmalaya terendah ketiga se-Jawa barat,” terang Wildan.