TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan membutuhkan kehendak politik yang kuat untuk menghasilkan kebijakan solutif. Hal ini menjadi harapan besar masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
Warga mendesak calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap isu lingkungan, terutama terkait potensi pencemaran yang terus menghantui kawasan tersebut.
“Pemilihan kepala daerah adalah ritual lima tahunan, tetapi dampaknya terhadap tata kelola lingkungan akan dirasakan lintas generasi,” ujar Eruh, salah seorang warga Sinargalih yang sumber airnya tercemar limbah TPA Ciangir dan pabrik daur ulang plastik.
Baca Juga:Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un! GM Mayasari Plaza Satria Anugrah binti Bacharul BerpulangRelawan Adang-Gita Ikut Doa dan Istighosah Bersama Yakin di Stadion Dadaha
Krisis lingkungan, yang mencakup berbagai masalah seperti polusi, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, dinilai bukan lagi sekadar persoalan, tetapi permasalahan yang mendesak solusi konkret. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga Tamansari, terutama pada kualitas air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Eruh, yang tinggal dekat kolam ikan dan sumur yang sempat tercemar, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi lingkungan tinggalnya ke depan.
“Di dieu tos sering kaalaman tercemar cai anu cenah gara-gara limbah pabrik atau ti TPA duka nu mana nu leres. Osok aya garatel, sarakit, kana tumbuhan teu sae. Ya kami butuh lah pemimpin yang berpihak ka kami dan lingkungan. Henteu cuman ningali bisnisnya aja (Kami sering mengalami pencemaran air karena limbah pabrik atau TPA, kami tidak tahu pasti. Kami sering sakit, gatal-gatal, dan tanaman sulit tumbuh. Kami butuh pemimpin yang berpihak kepada kami dan lingkungan, bukan hanya kepentingan bisnis),” katanya kepada Radar, Senin 25 November 2024.
Dalam debat Pilkada 2024, isu lingkungan baru satu kali disinggung. Pada debat pertama yang bertema kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, calon kepala daerah membahas pengelolaan lingkungan hingga strategi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai kurang spesifik dan solutif. Warga berharap janji-janji yang disampaikan bukan sekadar retorika politik semata.
“Ya urang awasi dan disuhunkeun kitu jani-janjina. Kedahna kan kepala daerah sasarengan ngajagi lingkungan, bukan justru membiarkan karusakan (Kami akan mengawasi dan menagih janji mereka. Kepala daerah harus menjadi mitra kami dalam menjaga lingkungan, bukan malah membiarkan kerusakan terus terjadi),” pungkas Eruh. (Ayu Sabrina)