BANJAR, RADARTASIK.ID – Debat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar digelar di GBI, Rabu malam 20 November 2024. Masing-masing paslon menyampaikan program 100 hari kerja apabila terpilih.
Namun, dalam debat itu, para paslon yang berkontestasi di Pilkada Kota Banjar 2024 dinilai belum mampu memberikan program lebih real atau nyata kepada masyarakat.
“Menurut hemat saya, belum mampu memberikan program yang lebih real dan teknis untuk membangun Kota Banjar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap pemerhati pemerintahan dan politik Sidik Firmadi SIP, MIP, Kamis 21 November 2024.
Baca Juga:Lembah Pejamben, Spot Camping di Kota Banjar Suguhkan View City Light dan SunsetTeror Lempar Batu Membuat Resah Warga di Kota Banjar
Misalnya, kata dia, saat debat paslon berlangsung, secara umum semua pasangan calon hanya mengatakan akan membuat Kota Banjar lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selalu dikatakan berulang kali saat kampanye.
“Semua paslon wali kota dan wakil wali kota lupa untuk menjelaskan secara lebih real dan teknis, bagaimana caranya mewujudkan Banjar yang lebih maju dan lebih sejahtera masyarakatnya,” tegasnya.
Menurut Sidik Firmadi, harusnya masing-masing paslon berani menawarkan program yang lebih real dan teknis. Misalnya, dengan cara penghematan anggaran melalui pos anggaran belanja pegawai dalam APBD.
Jangan sampai melebihi 30 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ”Bukan seperti tahun 2023, dimana belanja pegawai mencapai 49 persen dari APBD,” ungkapnya.
Itu kenapa hingga kini Kota Banjar belum maju signifikan. Hal tersebut, kata dia, wajar karena uang pemerintah habis untuk belanja pegawai.
“Sayangnya masalah tersebut tidak pernah dibahas secara langsung oleh paslon wali kota dan wakil wali kota,” katanya.
Padahal kemampuan dalam mengelola anggaran yang efektif dan efisien wajib dimiliki seorang pemimpin.
Baca Juga:STISIP Bina Putera Banjar Dorong Implementasi Kesetaraan GenderTeror Ketuk Pintu di Kota Banjar Bikin Warga Resah
Karena jika anggaran pemerintah dalam APBD dapat dihemat, maka anggarannya dapat dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Itu hanya salah satu contoh saja dari sekian banyak permasalahan yang ada di Kota Banjar. Seperti daerah langganan UMK terendah se-Jawa Barat, minimnya PAD hingga kurangnya lapangan kerja,” jelasnya.