TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pasangan nomor urut 1 Nurhayati Muslim menangkap keluhan warga menengah ke bawah soal beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini pun dijawab dengan janji politiknya untuk menggratiskan PBB untuk masyarakat menengah ke bawah.
Di masa kampanye ini, para pasangan calon atau kandidat getol berkeliling silaturahmi dengan masyarakat. Selain kampanye dengan menyampaikan visi misi, juga dijadikan ajang menampung aspirasi warga.
Seperti yang dilakukan oleh H Muslim MSI yang sudah biasa berkomunikasi dengan warga di saat menjadi legislator. Beberapa mengaku PBB sedikit banyak membebani pembiayaan karena harus memprioritaskan kebutuhan pokok. “Meskipun nilainya kecil, tapi jadi mengganggu kebutuhan sehari-hari,” terangnya.
Baca Juga:Kolaborasi DLH dan Ulama Jangan Sekadar Wacana, Harus Ada Kejelasan Komitmen Supaya Tidak Ada Pihak DirugikanDinyatakan Melanggar Netralitas, 1 ASN Guru SMA Negeri di Kota Tasikmalaya “Dilaporkan” ke BKN
Maka dari itu persoalan tersebut akan dia hilangkan dengan menggratiskan PBB untuk masyarakat kecil. Batasannya yakni PBB di bawah Rp 50 ribu yang notabene pemiliknya warga kurang mampu secara finansial. “Jadi untuk PBB di bawah Rp 50 ribu akan saya gratiskan,” ujarnya.
Dia akui bahwa hal itu akan berdampak pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang. Angka totalnya dia perkirakan sekitar Rp 3 miliar, namun bisa ditutupi dengan optimalisasi potensi PAD lainnya. “Rp 3 miliar demi meringankan beban warga tidak mampu, tidak akan merugikan pemerintah,” katanya.
Secara teknis, akan ada penghematan juga dalam hal biaya penagihan karena wajib pajak yang berkurang. Penghematannya pun menurutnya akan meringankan beban Bapenda karena biaya penagihan menyesuaikan jumlah wajib pajak. “Kan lumayan ribet juga mengeluarkan biaya penagihan yang nilainya di bawah Rp 50 ribu,” tutur Muslim.
Selain itu, Muslim juga sempat menyambangi terminal tipe A Indihiang yang kondisinya memprihatinkan. Hal itu berdampak kepada para pedagang di kawasan tersebut yang minim pembeli. “Jadi bukan hanya soal fungsi terminal yang tidak optimal, pedagang di sana kan terkena dampaknya,” katanya.
Mengingat terminal tersebut merupakan kewenangan kementrian, Muslim memang belum bisa menjanjikan hal yang muluk-muluk. Namun pihaknya akan berupaya untuk mendorong supaya fungsi terminal bisa dimaksimalkan. “Kita akan dorong supaya ramai, sehingga para pedagang di sana juga bisa lebih sejahtera,” katanya.(rangga jatnika)