“Janji ‘menuntaskan’ yang dimaksudkan sebagai langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah justru terlihat kurang jelas dan tidak ada penjelasan yang meyakinkan mengenai apa yang sebenarnya ingin dilanjutkan atau diselesaikan,” katanya.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dijanjikan akan ditingkatkan melalui berbagai program juga dinilai kurang didukung dengan kebijakan yang jelas.
“Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak terdapat nomenklatur yang jelas mengenai pendidikan agama, padahal mayoritas masyarakat Ciamis adalah warga yang religius dan banyak berhubungan dengan pesantren,” ungkapnya.
Baca Juga:Herdiat-Yana Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen dan Bakal Wujudkan ASN Bebas KorupsiWujudkan Masyarakat Peduli KB, Dosen UBK Gelar Pengabdian kepada Masyarakat
Isu penyusunan peraturan daerah (Perda) yang dianggap masih sarat kepentingan juga dibahas. Menurut Rifa’i, paslon tidak mampu memberikan jawaban memadai terkait perbaikan sistem penyusunan Perda yang kerap dipengaruhi oleh subjektivitas pemerintah daerah.
“Keterlibatan akademisi dalam proses penyusunan naskah akademik yang diseleksi berdasarkan ‘like and dislike’ justru mengurangi kredibilitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan,” ujarnya.
Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PMII menilai paslon tidak menawarkan langkah konkret yang bisa melindungi dan memberdayakan sektor tersebut.
“Tidak ada langkah konkret untuk melindungi pasar UMKM atau menciptakan regulasi yang dapat memastikan keberlanjutan sektor ini. UMKM masih terpinggirkan dan tidak dilindungi oleh kebijakan yang memadai,” katanya.
Isu lingkungan yang sempat diangkat dalam debat dianggap lebih berfokus pada keuntungan ekonomi daripada tanggung jawab ekologis.
“Paslon seharusnya memfokuskan kebijakan pada perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, tetapi ini seakan terlupakan dalam narasi yang mereka sampaikan,” ungkap Rifa’i.
Secara keseluruhan, PMII menilai debat terbuka ini tidak menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Ciamis. Perspektif yang disampaikan pasangan calon cenderung normatif dan minim data konkret.
Baca Juga:Man 1 Tasikmalaya Sabet Gelar Juara Umum POSMA Tingkat Kabupaten Tahun 2024Guru di Kota Tasikmalaya, Ada Surat dari Hj Nurhayati, Baca Yuk Isinya Apa!
“Pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, peningkatan SDM, dan perlindungan lingkungan memerlukan langkah yang lebih nyata dan terukur, bukan sekadar janji yang belum jelas wujudnya,” pungkasnya. (Fatkhur Rizqi)