Cukup disayangkan, lanjut Nandang, penggunaan PAD yang didapat pemerintah rata-rata menjadi pendapatan pejabat lewat tunjangan. Dalam hal ini menurutnya perlu ada perbaikan supaya PAD bisa lebih diarahkan untuk pembangunan IPM. “Secara aturan tidak salah, tapi secara moral menurut saya tidak adil,” katanya.
Menanggapi paparan Nandang, akademisi STIA YPPT Tasikmalaya Dr Ani Heryani SSos MSI mengatakan penilaian itu memang tidak bisa hanya dilihat dari hasil. Pertama yang perlu dipahami adalah posisi awal yang akan menjadi input awal atau tolak ukur. “Jadi posisi (awal) kita ada di mana,” terangnya.
Dari input tersebut selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output lalu outcome. Ketika ada kejanggalan atau masalah seperti yang dipaparkan Nandang, artinya kebijakan perlu diperbaiki. “Maju mundurnya daerah itu karena kebijakannya,” ucapnya.
Baca Juga:PANIK GAK? 12 Orang Terjaring Razia Kosan di Tasikmalaya, 1 Perempuan Positif Penyakit KelaminKena Serangan Jantung, Calon Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Mulai Bisa Bercanda Lagi
Pemborosan terjadi dimungkinkan karena pemerintah hanya melihat sisi kuantitatif dalam program kebijakan yang diterapkan. Dengan kuantitas pekerjaan yang banyak tanpa memperhatikan kualitasnya, muncullah pemborosan. “Tidak melihat dari kualitatifnya,” ucapnya.
Mengenai PAD yang memperkaya birokrat, menurut Ani tidak masalah karena menjadi motivasi kinerja pegawai. Dengan catatan, kinerja pegawai atau pejabat tersebut mampu meningkatkan IPM dan perekonomian masyarakat. “Jadi harus diimbangi juga dengan tingkat pendapatan masyarakat,” terangnya.
Persoalannya, ukuran daya beli masyarakat kerap abu-abu karena program sesaat pemerintah dan juga kondisi sosial. Karena daya beli masyarakat bisa tampak tinggi setelah pembagian bantuan atau karena pinjaman. “Belum lagi dari pinjol, jadi saat disurvei daya belinya naik,” ucapnya.
Ani juga sepakat soal minimnya PAD dalam APBD yang masih kecil kontribusinya. Maka dari itu cukup janggal ketika dipaksakan pemekaran dan memunculkan daerah otonom baru yang tentu menambah beban pembiayaan. “Karena saat ini kota kabupaten itu menjadi daerah otonom yang tidak mandiri,” ucapnya.(rangga jatnika)