TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bahasan diskusi publik yang digagas Perkumpulan Inisiatif di Studio Radar TV, Sabtu (9/11/2024). Satu hal yang menjadi sorotan yakni pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil.
Dalam diskusi publik tersebut, Nandang Suherman selaku Kepala Departemen Produktivitas Daerah pada Perkumpulan Inisiatif. Dihadiri oleh akademisi dan juga birokrat dari pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.
Pada kesempatan tersebut, Nandang Suherman memaparkan kondisi nilai IPM daerah-daerah di wilayah Priangan Timur. Di mana rata-rata angkanya mengalami pertumbuhan sejak 2019 sampai 2023.
Baca Juga:PANIK GAK? 12 Orang Terjaring Razia Kosan di Tasikmalaya, 1 Perempuan Positif Penyakit KelaminKena Serangan Jantung, Calon Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Mulai Bisa Bercanda Lagi
Tercatat di tahun 2023 IPM untuk Kota Tasikmalaya paling tinggi di angka 75,74, Kota Banjar 74,45, Ciamis 73,12, Pangandaran 70,57 dan Kabupaten Tasikmalaya di angka 69,38.
Namun dalam hal ini menurutnya proses pertumbuhan IPM tersebut tidak bisa hanya dilihat tinggi rendahnya saja. Namun perlu diperhatikan juga upaya pemerintah, prosesnya dan hasil yang didapat. “Jadi saya masukan anggaran dan layanan (kinerja),” ucapnya.
Jika melihat hal tersebut, pihaknya menilai ada pemda yang anggarannya besar namun kenaikan IPM-nya kecil. Ada juga Pemda yang secara anggaran lebih kecil, namun mengalami pertumbuhan lebih baik.
Dari hal itu dia menilai ada beberapa daerah yang memang melakukan pemborosan dalam penganggaran. Disinyalir, banyak program yang memang kurang efektif namun dengan biaya yang mahal. “Karena pertumbuhannya sedikit namun anggarannya besar, duitnya gede, kerjanya memble,” ucapnya.
Salah satu contohnya, dia memaparkan kinerja capaian RLS atau Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan perekonomian atau pengeluaran perkapita. Banyak yang menurutnya anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan guna pertumbuhan IPM. “Misal di pendidikan untuk meningkatkan RLS itu, baiknya dibangun RKB, bukan pengadaan komputer,” ujarnya.
Nandang juga memaparkan soal kapasitas piskal daerah di mana rata-rata, APBD di setiap daerah masih didominasi oleh bantuan pusat. Pasalnya rata-rata APBD pemerintah merupakan bantuan daeri pemerintah pusat dan provinsi karena nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. “Tidak ada PAD yang sampai 25%,” tuturnya.