TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dengan semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan pada 27 November, berbagai pandangan optimis dan pesimis mulai muncul di tengah masyarakat.
Para aktivis dan pemerhati menyoroti tantangan serius yang dihadapi dalam pesta demokrasi kali ini.
Aktivis Mahasiswa Tasikmalaya, Ujang Amin, mengungkapkan optimisme bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan aman.
Baca Juga:Muslim Serap Aspirasi Warga Kelurahan Setiawargi yang Ingin Wilayahnya Kembali Jadi Desa Agar Dapat Dana DesaLima Siswa Terbang ke Hongkong Usai Menangkan Kompetisi Seni Keluarga Faber-Castell 2023/2024
“Kita optimis bahwa Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pasangan pemimpin yang baru. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses tersebut dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas?” ujarnya, Kamis 7 November 2024.
Namun, Ujang juga menyoroti dilema terkait biaya politik yang tinggi dengan hasil yang belum tentu maksimal.
Ia menyatakan bahwa meskipun Pilkada merupakan bagian dari demokratisasi yang memberi masyarakat kesempatan memilih pemimpin mereka, biaya yang besar menjadi hambatan serius.
“Pilkada ini seolah-olah mempertemukan antara tema demokratisasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan kenyataan bahwa biaya politik sangat tinggi dan kualitas calon kepala daerah masih diragukan,” jelasnya.
Menurut Ujang, meskipun Pilkada dilakukan secara langsung, partai politik tetap memegang kendali besar dalam menentukan calon.
“Calon yang akhirnya muncul sering kali adalah mereka yang telah terlanjur terikat dalam sistem politik yang koruptif, di mana uang dan kekuasaan menjadi faktor penentu utama,” tambah kader HMI Tasikmalaya ini.
Pemerhati demokrasi Tasikmalaya, Fiki Ardiansyah, menggarisbawahi kekhawatiran serupa.
Ia mengakui bahwa Pilkada langsung memberikan rakyat kesempatan memilih pemimpin mereka, tetapi hasilnya sering kali belum berdampak signifikan pada kesejahteraan.
Baca Juga:Nurhayati-Muslim Janjikan Bantuan Rp 600 Ribu Per Siswa untuk Tangani PendidikanIni Cara Paslon Yanto-Amin Atasi Kekurangan Anggaran di Kota Tasikmalaya!
“Pilkada langsung memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka, tetapi sering kali hasilnya tidak membuahkan kesejahteraan yang sejati,” ungkapnya.
Fiki juga menentang praktik politik kotor yang kerap terjadi dalam Pilkada, termasuk dominasi partai politik dalam proses pencalonan yang menciptakan ketimpangan demokrasi.
“Pilkada saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh praktek money politics, premanisme politik, dan percaloan politik. Ini membuat banyak calon kepala daerah yang potensial, yang bersih dari praktik politik kotor, kesulitan untuk bertarung,” ujarnya.