CIAMIS, RADARTASIK.ID – Aktivis mahasiswa di Kabupaten Ciamis, khususnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, menyambut positif kedatangan Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, dengan harapan akan adanya komitmen kuat dalam memberantas korupsi di pemerintahan Kabupaten Ciamis.
Mereka mengajak Budi Waluya untuk serius dalam mengimplementasikan Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dinilai bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“HMI mengapresiasi komitmen Pj Bupati Ciamis Budi Waluya, yang menegaskan upaya serius untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ciamis, M Fauzan Adhim, Kamis 7 November 2024.
Baca Juga:Muslim Serap Aspirasi Warga Kelurahan Setiawargi yang Ingin Wilayahnya Kembali Jadi Desa Agar Dapat Dana DesaLima Siswa Terbang ke Hongkong Usai Menangkan Kompetisi Seni Keluarga Faber-Castell 2023/2024
Fauzan menekankan bahwa komitmen ini memerlukan dukungan aktif pejabat di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), legislatif, serta seluruh elemen masyarakat.
HMI, kata dia, siap menjadi bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan memastikan bahwa anggaran serta langkah-langkah pencegahan korupsi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Oleh karenanya, kita sebagai organisasi mahasiswa siap menjadi bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi, menjaga integritas, dan memastikan bahwa pengelolaan anggaran serta langkah-langkah pencegahan korupsi di Kabupaten Ciamis benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fauzan.
Selain itu, HMI juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan bersih di Kabupaten Ciamis.
Kolaborasi ini dianggap krusial, terutama mengingat kondisi Ciamis yang tengah dihadapkan pada masalah defisit anggaran dan lemahnya pengelolaan dana hibah.
“Karena Kabupaten Ciamis tengah menghadapi dua isu krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni pengelolaan dana hibah yang lemah dan defisit anggaran yang besar,” tambahnya.
HMI pun menanggapi serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana hibah yang dinilai masih banyak kekurangan, terutama dalam verifikasi dokumen dan ketidaksesuaian data oleh Tim Verifikator SKPD. Fauzan menyatakan kekhawatirannya bahwa hal ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dana.
Baca Juga:Nurhayati-Muslim Janjikan Bantuan Rp 600 Ribu Per Siswa untuk Tangani PendidikanIni Cara Paslon Yanto-Amin Atasi Kekurangan Anggaran di Kota Tasikmalaya!
“Kita mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dengan penyelidikan menyeluruh guna mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah,” ujarnya.