TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya nomor urut 3, H Muhammad Yusuf-Hendro Nugraha memberi jawaban tegas ketika ditanya persoalan zonasi sekolah, oleh pasangan calon nomor urut 4, Viman-Diky dalam debat publik di Hotel Grand Metro Sabtu malam.
“Simpel bagi saya. Zonasi itu, hilangkan saja,” ujar H Muhammad Yusuf dalam debat valob walikota-wakil walikota Tasikmalaya tadi malam.
Dalam kesempatan itu, Viman mulanya menanyakan fenomena banyaknya sekolah swasta yang tutup dan sepi murid akibat adanya sistem zonasi.
Baca Juga:Kunjungi Yayasan Daarul Ihsan, OJK dan BRI Cabang Tasikmalaya Peduli terhadap Pemulihan Kesehatan MentalBiaya PLPG Tiba-Tiba Bertambah, Peserta dari Kabupaten Ciamis Merasa Aneh!
Hal itu diamini Yusuf bahwa sistem zonasi yang diterapkan saat ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Termasuk banyaknya orang tua yang 0ada akhirnya menyiasati agar anak masuk di sekolah yang diinginkan, dengan “numpang domisili” kartu keluarga kepada orang lain.
“Banyak orang luar numpang KTP/KK ke dekat sekolah tertentu, untuk masuk dalam zonasi. Itu debatable di masyarakat. Saya berpikir ini harus dihilangkan ke depan,” ucap Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya tersebut.
Menurut Yusuf, pemberlakuan sistem zonasi di Kota Tasikmalaya tidak lagi relevan. Lantaran ada beberapa misalnya sekolah negeri yang bertumpuk di kecamatan tertentu.
Di sisi lain ada kecamatan blank spot tak miliki sekolah negeri.
“Ditambah lagi, efek dari sistem ini kasihan sekolah swasta banyak kehilangan murid,” telaahnya.
Sementara itu, calon wakil walikota nomor urut 3 H Hendro Nugraha menyebut untuk wilayah kewenangan Kota Tasikmalaya yakni SD sampai dengan SMP tentu bisa diusulkan supaya dievaluasi.
Disamping pemberlakuan bagi zonasi SMA, juga hal itu sinergi dengan program yang akan digulirkan Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Dosen Faperta Unigal Berdayakan Gapoktan Lewat Penerapan Alat Terintegrasi serta Hilirisasi Produk PertanianTerapkan Sistem Rantai Dingin, Industri Ayam Ciamis Makin Melejit
“Jadi betul, memang di lapangan tidak berjalan semestinya, dan ini sinergi dengan program yang akan dilakukan pemerintah provinsi,” ucapnya menambahkan.(Firgiawan)