TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya disarankan segera mengisi jabatan-jabatan kosong yang hingga kini masih diisi oleh para pelaksana tugas (Plt).
Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat, menilai pemerintah perlu segera mengisi kursi-kursi jabatan yang kosong itu untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, daripada mengutamakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sekretaris daerah yang saat ini tengah berlangsung.
“Lebih baik utamakan posisi-posisi jabatan kosong yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Kemudian justru yang krusial pelayanan masyarakat disamping menjelang Pilkada warga kudu dikondisikan. Salah satunya banyak OPD yang dijabat satu orang, rangkap posisi jabatan. Otomatis takan konsen terhadap pelayanan masyarakat,” katanya kepada Radar, Kamis 31 Oktober 2024.
Baca Juga:Biaya PLPG Tiba-Tiba Bertambah, Peserta dari Kabupaten Ciamis Merasa Aneh!Dosen Faperta Unigal Berdayakan Gapoktan Lewat Penerapan Alat Terintegrasi serta Hilirisasi Produk Pertanian
Menurutnya saat ini terdapat beberapa posisi jabatan setaraf eselon II dan III diisi Plt. Bahkan, pengisiannya relatif kurang tepat dan butuh segera diisi pejabat definitif.
“Banyak eselon III diisi Plt, kosong, justru itu krusial. Bersentuhan sekali dengan masyarakat. Elegan, kalau Pemkot justru dahulukan perangkat teknis yang berhubungan sekali dengan masyarakat. Sampai sekarang Pilkada contoh Dinas Dukcapil sampai sekarang Plt Kepala dinasnya, dijabat Sekdis, kan tupoksi mereka lain. Apalagi tanggungjawabnya,” telaah sutradara film tersebut.
Dia juga mencontohkan Dinas Sosial saat ini diisi Kepala Bagian Pemerintahan yang notabene secara pendekatan rumpun tugas sangat berjauhan.
“Dinsos dan Kabag pemerintahan apa hubungannya. Terus Bappelitbangda dan perizinan, eselon II yang memang perencanaan dan perizinan, khawatir ada yang tidak optimal karena harus konsen di salahsatu jabatan,” papar dia.
Tidak hanya itu, di institusi pendidikan pun kini banyak kepala sekolah yang Plt. Padahal posisi jabatan tersebut itu lebih teknis dan mendesak, ketimbang mendahulukan posisi sekda terisi pejabat definitif.
“Maka kita harap dahulukan itu sebelum sekda didefinitifkan,” harap Tatang. (Firgiawan)