“Ini penting dilakukan untuk memastikan implementasi administrasi yang tertib, pengawasan harus ditingkatkan. Sistem audit internal yang ketat dan evaluasi rutin terhadap kinerja dinas-dinas terkait akan membantu menjaga standar pelayanan,” papar jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi jurusan akuntansi ini.
Di sisi lain, tandas Kurniawan, peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah juga harus diperkuat melalui mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan.
Selain tertib administrasi, kata Kurniawan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya, tentunya dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur.
Baca Juga:Polbangtan Kementan Dorong Peningkatan Produksi Padi Gogo di Kabupaten BogorLahan Tak Terpakai Disulap Jadi Produktif, Begini Program Olah Tanah Ala Polbangtan Bogor
Sebab infrastruktur adalah salah satu indikator utama dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Kota Tasikmalaya perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” analisa Kurniawan.
“Dalam kebijakan pembangunan infrastruktur kita harus memikirkan kepada outcome-nya. Bagaimana hasil dari yang sudah jadi itu dapat dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
“Kemudian juga kita harus pantau agar pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat. Kita inputnya ya dengan anggaran dan lain sebagainya, dibangun visinya menjadi output, dan output itu kita harus evaluasi juga bagaimana terasa tidak manfaatnya, itulah outcome,” jelas Kurniawan.
Pembangunan infrastruktur Kota Tasikmalaya, kata alumni SMAN 1 Tasikmalaya ini menuturkan, setidaknya ada 4 hal yang memungkinkan menjadi prioritas.
Yakni pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkualitas, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, revitalisasi pasar tradisional dan fasilitas publik, serta penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
“Kita berharap proses pembangunan yang dirasakan itu, harus kita lihat pada indikator benefitnya. Jadi benefitnya apa nih? Dan pada akhirnya ketika kita berbicara tentang pembangunan, ada indikator makro ekonominya,” tutur anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Tasikmalaya ini.
Baca Juga:Bank bjb Raih Top 20 Financial Institution 2024, Mantapkan Posisi sebagai Lembaga Keuangan TerdepanGASPOL Kementan, Siaran Langsung Perkuat Inovasi dan Ketahanan Pangan Indonesia
Ditandaskan Kurniawan, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Maka pemerintah Kota Tasikmalaya perlu membuka ruang dialog dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang partisipatif dan tepat sasaran.
Meningkatkan pembangunan di Kota Tasikmalaya, yakin Bubung, membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Mulai dari tertib administrasi hingga peningkatan kualitas infrastruktur.