Kesejahteraan itu, sambungnya, menyangkut pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan juga moral dan etika.
Kurniawan masa kecilnya dijalani di kawasan Pabrik Es Kota Tasikmalaya. Dirinya melihat Kota Tasikmalaya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan budaya di Priangan Timur.
Dalam kajian Kurniawan, upaya mengoptimalkan potensi tersebut, ada beberapa tantangan yang harus diatasi.
Terutama terkait dengan tertib administrasi dan kualitas infrastruktur.
Baca Juga:Polbangtan Kementan Dorong Peningkatan Produksi Padi Gogo di Kabupaten BogorLahan Tak Terpakai Disulap Jadi Produktif, Begini Program Olah Tanah Ala Polbangtan Bogor
“Kedua aspek ini menjadi fondasi penting dalam membangun kota yang maju, modern, dan berdaya saing,” tandasnya.
Besarnya potensi Kota Tasikmalaya memperkuat keyakinan Kurniawan kampung halamannya bisa lebih cepat maju.
“Ada 3 pilar yang harus dilakukan. Satu, pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kedua, kita harus mampu memberikan kenyamanan di dalam infrastruktur dan juga suprastruktur. Dan yang ketiga, bagaimana kita memberikan tingkat kepercayaan yang baik kepada masyarakat,” ungkap ASN yang akrab disapa Kang Bubung ini.
Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya, tambahnya, harus dimulai dan diperkuat dengan tertib administrasi. Karena tertib administrasi merupakan dasar dari pemerintahan yang efektif.
Strategi mencapai tata kelola yang baik, papar Kurniawan, di Pemkot Tasikmalaya nantinya perlu lebih memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik.
Sebab persoalan paling utama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, lanjutnya, diperlukan transformasi digital dalam sektor administrasi yang harus relevan dengan era modern saat ini.
Pemerintah Kota Tasikmalaya harus bisa mempercepat dan memperkuat implementasi e-government untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
Baca Juga:Bank bjb Raih Top 20 Financial Institution 2024, Mantapkan Posisi sebagai Lembaga Keuangan TerdepanGASPOL Kementan, Siaran Langsung Perkuat Inovasi dan Ketahanan Pangan Indonesia
Digitalisasi tidak hanya akan mempercepat proses perizinan dan pengurusan dokumen, tetapi juga meminimalisir potensi korupsi dan pungutan liar.
Kemudian, lanjut dia, agar sistem pelayanan publik berjalan optimal, juga perlu dilaksanakan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk seluruh ASN.
Karena ASN yang profesional dan kompeten adalah kunci dalam menjalankan tertib administrasi.
“Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis meritokrasi perlu diperkuat. Agar tercipta lingkungan kerja yang produktif dan efisien,” tukas pehobi traveling ini.
Hal yang tidak kalah penting untuk menguatkan administrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan, kata Kurniawan lagi, adalah penguatan pengawasan internal dan eksternal.