Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPP3AKB) Kota Tasikmalaya, Hj. Lusi, menuturkan bahwa pembentukan Forum Puspa didasarkan pada Permen PPA Nomor 13 Tahun 2021.
Ia mengapresiasi kolaborasi Puspa Kota Tasikmalaya dalam mendukung program “3 End” yang digagas Kementerian PPA, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta kesenjangan ekonomi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, yang turut hadir dan membuka acara, menyampaikan apresiasinya atas peran aktif perempuan di ranah publik.
Baca Juga:Cuking, Eks Ketua NPCI Jabar Asal Ciamis Ditahan Kejati Akibat Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 122 MiliarMAKLUMAT EYANG!!
Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang inklusif dan mampu merepresentasikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
“DPRD Kota Tasikmalaya akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan berharap Forum Puspa dapat menjalin kerja sama sinergis, khususnya dengan Komisi IV. Kami akan menampung aspirasi dari Forum Puspa untuk menjadi masukan dalam bekerja,” ujar Wahid.
Rakerda ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif demi peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya. (Ayu Sabrina)