TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Namun dalam praktik, perempuan sering terpinggirkan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam program pembangunan.
Ketimpangan gender di Kota Tasikmalaya masih menjadi tantangan. Meski pembangunan secara umum sudah terselenggara dengan baik, hingga kini Kota Tasikmalaya belum berhasil menjawab masalah ketimpangan jender.
Ketimpangan tersebut terjadi pada akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Baca Juga:Cuking, Eks Ketua NPCI Jabar Asal Ciamis Ditahan Kejati Akibat Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 122 MiliarMAKLUMAT EYANG!!
Kondisi tersebut mengakibatkan para perempuan di Kota Santri kurang merasakan manfaat pembangunan.
Pada saat yang sama, terdapat penyelenggaraan layanan perlindungan dari kekerasan yang belum menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok.
Untuk itu, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di Ruang Rapat DPRD Kota Tasikmalaya.
Rakerda ini mengangkat tema “Optimalisasi Keterlibatan Forum Puspa dalam Perumusan Kebijakan Publik Kota Tasikmalaya”.
Ketua Forum Puspa, Heni Hendini MPd, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif Forum Puspa dalam proses perumusan kebijakan publik.
Menurutnya, kesejahteraan perempuan dan anak adalah fondasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, peran strategis Forum Puspa dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan perempuan serta anak diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah.
“Forum Puspa memiliki peran strategis dalam memastikan suara perempuan dan anak tidak hanya terdengar, tetapi juga diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan,” tegas Heni.
Baca Juga:TPP Pegawai Pemkab Ciamis Sering Telat, Tokoh Pemuda Usul Pemerintah Lakukan Penyesuaian AnggaranIvan Dicksan Sebut Petiga Idaman Pendukung Paling Solid dan Mengakar di Pilkada 2024!
“Dengan terlibat aktif, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, khususnya di Kota Tasikmalaya,” sambungnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan sinergi antara Forum Puspa, pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan dunia usaha guna mewujudkan kebijakan yang inklusif.
Begitupun dikatakan, Ipa Zumrotul Falihah sebagai sekretaris umum Forum Puspa kota Tasikmalaya bersyukur bahwa komposisi kepengurusan di Forum Puspa adalah lintas profesi, lintas kampus, lintas organisasi yang menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas forum dalam advokasi, penelitian, dan sosialisasi kebijakan agar langkah-langkah yang diambil berdampak signifikan.
“Forum Puspa untuk membuat program program yang mudah mudahan bisa menjadi solusi untuk masalah masalah anak dan perempuan baik itu pencegahannya juga penanganannya sehingga kolaborasi yang ada di Forum Puspa dari lintas profesi, lintas kampus dan lintas organisasi tersebut bisa bermanfaat untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” paparnya.