Kendati demikian, dirinya tidak akan melakukan relokasi pedagang. Mereka boleh tetap berjualan di situ namun dengan aturan main yang sudah ditentukan. “Karena kalau relokasi, biasanya suka jadi bertambah jumlahnya,” terangnya.
Mengenai eks Pemda Kabupaten Tasikmalaya jadi tempat gedung parkir dirinya kurang setuju. Karena menurutnya lajur sepanjang Jalan Pemuda masih memadai daya tampungnya. “Saya ingin eks Pemda itu jadi penunjang keramaian di pusat kota,” terangnya.
Kota Tasikmalaya saat ini belum memiliki sarana untuk event-event besar seperti halnya konser musik. Dirinya pun punya keinginan supaya bisa menyediakan kawasan baru yang bisa mengakomodir event-event. “Kalau APBD memungkinkan pembebasan lahan, ya kenapa tidak,” ujarnya.
Baca Juga:Bikin Usaha Warga Lebih Berdaya, BTPN Syariah Dapat Dukungan dari Camat di TasikmalayaDinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Rancang TPA Jadi Kawasan Wisata Edukatif
Kendati demikian salah satu tantangan untuk membangun Kota Tasikmalaya menjadi kota metropolitan adalah terbatasnya anggaran. Dirinya akan berupaya untuk mendongkrak lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau PAD kita 2 triliun mungkin akan mudah,” ucapnya.
Salah satunya dia ingin mengoptimalkan potensi parkir yang menurutnya bisa sampai di angka Rp 4 miliar. Maka dari itu Dishub harus betul-betul bisa mengantongi potensi real di lapangan. “Bisa saja diserahkan ke pihak ketiga, dengan catatan harus bayar dimuka,” ujarnya.
Perkara parkir ini realitanya banyak mengandung polemik di lapangan, bahkan konflik sedikit saja bisa memicu perilaku premanisme atau kekerasan. H Yusuf mengaku tidak gentar karena itu sudah menjadi risiko kepala daerah. “Ada forkopimda untuk mengawal, karena itu kebijakan pro rakyat,” katanya.
H Hendro Nugraha juga mengatakan bahwa saat duduk di legislatif persoalan parkir sudah menjadi sorotannya. Pasalnya terlalu banyak uang yang mengalir tidak jelas sehingga membuat PAD menjadi sedikit. “Setelah itu langsung ada demo,” selorohnya.
Kendati demikian, pihaknya berani adu hitungan dengan Dinas Perhubungan yang mengelola parkir. Sampai akhirnya dia pun mampu meyakinkan bahwa potensi retribusi parkir bisa jauh lebih besar. “Dan waktu itu akhirnya target parkir menjadi Rp 3 miliar,” ucapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, ekonomi dan peningkatan PAD, terwujudnya kota metropolitan juga harus ditunjang dengan masyarakat yang produktif. Maka dari itu dia juga akan menggalakan program pemberdayaan, termasuk untuk kalangan perempuan.(rangga jatnika)