TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mempersiapkan diri mengikuti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di 60 kelurahan.
Hasil survei ini akan digunakan sebagai database perkembangan stunting oleh pemerintah pusat dan dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam mengatasi masalah stunting.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Tasikmalaya mencapai 5.050 anak. Meski angka ini masih tinggi, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5.646 anak.
Baca Juga:TPP Pegawai Pemkab Ciamis Sering Telat, Tokoh Pemuda Usul Pemerintah Lakukan Penyesuaian AnggaranIvan Dicksan Sebut Petiga Idaman Pendukung Paling Solid dan Mengakar di Pilkada 2024!
Kota Tasikmalaya saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi se-Jawa Barat dalam hal angka stunting.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs H Asep Goparulloh, menyatakan bahwa angka stunting di Tasikmalaya saat ini berada pada 27,1 persen.
“Mudah-mudahan ini bisa relevan di 2024 kita ada di papan atas masuknya 10 besar, jadi tidak ada di peringkat ke bawah, karena rata-rata nasional itu 18 persen, posisi kita kemarin 27,1,” ujarnya setelah memimpin rapat koordinasi persiapan SSGI di Gedung Galih Prawesti, Jumat 11 Oktober 2024.
Asep juga berharap agar target penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya bisa mencapai 10 hingga 15 persen pada 2024.
“Mudah-mudahan diharapkan kita antara 10 hingga 15 persen, semoga target itu tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, survei SSGI yang semula dijadwalkan mulai pada 7 Oktober mengalami penundaan oleh pemerintah pusat, namun tetap direncanakan berlangsung pada bulan Oktober.
Asep berharap koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan lancar selama sesi penilaian ini.
Baca Juga:Kuota Guru PPPK di Ciamis Hanya 40 OrangMAN 1 Tasikmalaya Borong Piala di Kemah Bakti Sebatalyon Kabupaten Tasikmalaya
“Kita bantu, berkaitan dibantu fasilitas, jangan sampai mencari blok sensus itu lama, kasian, kalau kita tahu jadi lebih mempermudah dari KB hingga puskesmas,” ungkap Asep.
Survei ini, lanjutnya, akan dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk menentukan mutu program penanganan stunting.
“Penanganan stunting berawal dari data, kita juga dapat reward dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya, Imin Muhaemin, mengatakan bahwa survei akan melibatkan 735 balita di 60 kelurahan.
Kecamatan Bungursari menjadi wilayah dengan balita pengidap stunting terbanyak.