GARUT, RADARTASIK.ID – Sopir angkutan umum di Garut, yang terdiri dari elf, angkutan perkotaan (angkot), dan angkutan pedesaan (angped) mogok narik. Mereka mogok dari pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB, Senin 7 Oktober 2024.
Aksi mogok sopir angkutan umum di Kabupaten Garut itu buntut dari keresahan terhadap dugaan banyaknya travel gelap. Juga banyaknya aksi premanisme.
Ketua DPC Organda Kabupaten Garut Yudi Nurcahyadi mengatakan, aksi mogok beroperasi merupakan aksi kecil yang dilakukan pihaknya bersama sopir.
Baca Juga:Rute Bandara Nusawiru Pangandaran ke BIJB Kertajati Dinanti, Bagaimana Progresnya?Teror Lempar Batu Membuat Resah Warga di Kota Banjar
“Kalau tuntutan hari ini tidak dijawab maka saya yakinkan dan saya pastikan kita akan melumpuhkan perekonomian di Garut dengan aksi yang lebih besar dan mogok yang lebih lama lagi,” tegas Yudi Nurcahyadi, Senin, 7 Oktober 2024.
Ia menyebut, ada beberapa tuntutan yang disampaikan sopir angkutan umum di Garut pada kegiatan aksi dan audiensi ini.
Pertama, terkait travel gelap harus bisa diselesaikan dan ditindak. Kemudian yang kedua terkait adanya odong-odong. “Ketiga premanisme. Tertibkan anak-anak punk, tertibkan,” katanya.
Aksi para sopir angkutan umum di Garut dimulai dari Bunderan Simpang Lima dengan berjalan kaki ke gedung bupati dan dilanjutkan ke gedung DPRD Kabupaten Garut.
Di gedung DPRD, mereka diterima Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana dan Komisi II DPRD Kabupaten Garut. Mereka melaksanakan audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut.
“Kurang lebih ada empat tuntutan. Pertama ada terkait premanisme, odong-odong, kemudian anak jalanan, termasuk travel gelap,” kata Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana.
Selain itu, tuntutan yang disampaikan terkait kemudahan proses peremajaan kendaraan angkutan mereka.
Baca Juga:STISIP Bina Putera Banjar Dorong Implementasi Kesetaraan GenderTeror Ketuk Pintu di Kota Banjar Bikin Warga Resah
“Kami sudah informasi dengan perbankan untuk kemudian kami meminta bantuan mengucurkan konteksnya dalam KUR,” ujarnya.
Selain itu, para sopir angkutan umum ini meminta terkait dengan kesejahteraan, yaitu mendapatkan BPJS yang ditanggung pemerintah.
“Kita coba mengakumulasi anggota mereka, mana yang dapat dimasukan ke DTKS, mana yang tidak,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Garut Suprih Rozikin mendukung dengan pemberantasan premanisme, odong-odong, dan travel gelap. (Agi Sugiana)