TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Warga di lingkungan RW 5 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes dipaksa menghisap bau tak sedap dari sampah di sungai Cidukuh. Tumpukan sampah tersebut terbawa aliran air sungai dan menumpuk di sekitar bendungan.
Persoalan sampah di Kota Tasikmalaya memang menjadi salah satu hal yang mengganggu kenyamanan warga. Terlebih ketika posisinya berada dekat dengan pemukiman dan menimbulkan bau tak sedap.
Ketua RW 5 Kelurahan Panglayungan Yogi S mengatakan bahwa tumpukan sampah di sungai Cidukuh itu cukup mengganggu. Karena menimbulkan bau busuk dan pemandangan yang tidak elok. “Pasti mengganggu, karena dari baunya dan pemandangannya,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (29/8/2024).
Baca Juga:Soal Proyek Puskesmas, Pemkot Tasikmalaya Dinilai Jadi Percontohan BurukHanya Satu Putaran! 5 Pasangan Calon Siap Bertarung di Pilkada Kota Tasikmalaya
Selain itu, dikhawatirkan tumpukan sampah di sungai itu jadi sumber penyakit juga. Karena posisinya cukup dekat dengan pemukiman warga. “Kan kesehatan itu bergantung pengaruh lingkungan juga,” ucapnya.
Disinggung warga yang membuang sampah di sungai itu, dia menegaskan bukan warganya. Karena sampah-sampah itu di buang di wilayah lain namun terbawa arus sungai dan menumpuk di wilayahnya. “Ini kiriman dari daerah lain, warga saya tidak buang di sini,” terangnya.
Meskipun aliran sungai terus mengalir, sampah-sampahnya menumpuk di titik sekitar bendungan. Menurutnya ini karena setelah bendungan, arus air cenderung di bawah sementara posisi sampah ada di permukaan. “Ini kan airnya mengalir, tapi sampahnya menumpuk disini tidak terbawa arus,” imbuhnya.
Pihaknya bisa saja menggerakan warga untuk membersihkan sungai tersebut. Namun tentunya hal itu bukan solusi kalau sampahnya terus datang dari arah hulu. “Mau dibersihkan juga kalau terus berdatangan tidak akan selesai-selesai,” katanya.
Menurutnya pemerintah perlu ada langkah untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Supaya warganya tidak dirugikan dengan sampah yang menumpuk di titik sungai tersebut. “Terserah mau kelurahan, kecamatan atau dinas terkait, yang jelas warga ingin ada pelayanan dari pemerintah mengatasi masalah ini,” imbuhnya.(rangga jatnika)