TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penurunan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya terus menjadi isu strategis yang diupayakan oleh pemerintah melalui tiga strategi utama, meskipun belum berhasil menekan persentase warga miskin sesuai harapan.
Pj Sekda Kota Tasikmalaya, H Asep Gofarulloh, menuturkan bahwa tiga strategi utama tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
“Namun, harus diakui bahwa capaian angka kemiskinan masih belum mencapai hasil yang diharapkan masyarakat. Meski begitu, kita harus mengapresiasi kerja keras seluruh masyarakat karena ada penurunan angka kemiskinan terbaik di Jawa Barat,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi TKPK di aula Bappelitbangda, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca Juga:Lima Hari Jelang Pendaftaran, Nama Ivan Dicksan Menguat Dapat SK PPP di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!Rekrutment CPNS Tahun Ini Lebih Senyap, BKPSDM: Kita Sekarang Ikut BKN
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan data kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 76.710 orang atau dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,10 persen.
“Angka ini menurun sebesar 0,43 persen dari tahun 2023. Sedangkan, tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,96 persen atau 6.590 orang,” rincinya.
Asep menyebutkan bahwa salah satu upaya yang telah, sedang, dan terus dilakukan adalah meningkatkan efektivitas program atau kegiatan dan anggaran yang mengarah pada penurunan kemiskinan. Upaya ini sesuai dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah serta rencana aksi tematik tahun 2024.
“Selain itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan serta seluruh komponen masyarakat,” tutur Kepala BPKAD tersebut.
Menurutnya, hingga semester 1 tahun ini, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 124.615.039.941, dengan realisasi sebesar Rp 47.048.549.831.
Pihaknya menyadari bahwa pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya pemerintah dari APBD saja.
“Peran serta dan kontribusi dari semua kalangan sangat dibutuhkan, baik itu CSR atau TJSLP, Baznas atau lembaga amal zakat, serta pendanaan lainnya,” jelas Asep.
Baca Juga:Mobil Plat Merah Ciamis Kedapatan Isi Pertalite, Netizen Langsung BereaksiMajelis Masyayikh dan Pimpinan Ponpes se-Kota Tasikmalaya Deklarasikan Dukungan pada KH Aminudin untuk Pilkada
Dia memaparkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus sesuai dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD).
Strategi yang diterapkan mencakup pengurangan beban masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan peningkatan keberlangsungan usaha masyarakat miskin, pendataan penduduk miskin secara akurat dan terpadu, serta penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi bagi kelembagaan penanggulangan kemiskinan.