TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya membuka rincian hasil pendapatan retribusi, yang menghantarkannya mendapat pujian dari Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Dr Cheka Virgowansyah, saat ekspose kinerja Triwulan II pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Bale Kota Tasikmalaya.
Plt Sekretaris DKP3 Kota Tasikmalaya, Heru Susanto, mengatakan predikat itu diraih lantaran capaian retribusi sudah menembus 77, 61 persen dari target tahunan sebesar Rp 174.677.500. “135,59 (juta) itu sampai hari ini,” kata Heru saat dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis 22 Agustus 2024.
Retribusi itu diantaranya berasal dari tarif Balai Benih Induk (BBI), UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya, dan Rumah Potong Hewan (RPH). Sehingga ketika keseluruhannya dikumpulkan maka capaiannya lumayan besar dan hampir memenuhi target sebelum akhir tahun.
Baca Juga:Lima Hari Jelang Pendaftaran, Nama Ivan Dicksan Menguat Dapat SK PPP di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!Rekrutment CPNS Tahun Ini Lebih Senyap, BKPSDM: Kita Sekarang Ikut BKN
Sebelumnya, Ketua Tani Merdeka, Nandang Suryana, merasa heran dengan pujian dan predikat yang diraih Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpendapatan tertinggi pada sektor retribusi.
Padahal menurutnya penanganan pertanian di lapangan masih acak-acakan, dan kerap membuat para petani merasa jengkel. Nandang merasa pelayanan yang diberikan DKP3 terhadap para petani tidaklah dirasakan langsung. Apalagi jika ketahuan kalau dinas tersebut justru berfokus pada bisnis yang merugikan petani.
“Iya tolak ukurnya dari mana? (dinyatakan berhasil, red) Ini kan ada beberapa dinas yang sifatnya pelayanan. Jangan malah ditarget PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kalau yang tugasnya parkir, pasar, itu boleh ditarget PAD. Tapi kalau yang bentuknya pelayanan umum gak boleh dong ditarget PAD gitu,” kata Nandang kepada Radar, Rabu (21/8/24).
Jika benar DKP3 selama ini mengejar target PAD semata, tanpa berimbang dengan pelayanan kepada petani, kata Nandang, maka DKP3 mestinya dievaluasi, bukan diapresiasi. “Balai Benih Ikan, harusnya induk kan. Malah sekarang berjualan bibit. Itu kan balai benih ikan. Idealnya itu Balai Benih Induk. Jadi BBI itu fungsinya adalah menciptanya induk yang berkualitas. Nah untuk pemberdayaanya itu dibagikan Usaha Pembenihan Rakyat. Jangan malah jual benih,” paparnya.