TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di tahun politik, kemunculan baliho-baliho kandidat menjadi sebuah hal yang lumrah guna meningkatkan popularitas. Namun bukan berarti bisa dilakukan secara sporadis yang merusak tata ruang dan juga lingkungan.
Sebagaimana diketahui, jauh sebelum dimulainya tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya reklame kandidat sudah bermunculan. Sebagian ada yang terpasang di tempat semestinya, wajar namun ada juga terkesan yang sembarangan.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Mugni Anwari. Menurutnya penyakit di tahun politik selalu terjadi di mana pemasangan reklame sembarangan selalu terjadi. “Di pohon, di tiang listrik dan tiang telekomunikasi, secara aturan itu sudah liar,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (6/8/2024).
Baca Juga:Soal Do'a Ivan Dicksan dan Dede Muharam, PKB Memegang Politik Santri di Pilkada Kota TasikmalayaDiduga Ada Kecurangan Soal BBM dan Gas LPG, Aktivis PMII Priangan Timur Serbu TBBM Pertamina di Tasikmalaya
Selain terpasang liar, jumlahnya pun menurutnya sudah berlebihan bahkan terkesan sporadis. Pasalnya di satu titik jalan, poster kandidat yang sama terpasang bisa lebih dari dua titik. “Di jalan protokol pusat kota saja, satu jalur kita bisa lihat beberapa kali poster yang sama,” terangnya.
Selain merusak tata ruang kota, menurutnya hal itu juga bisa berdampak pada lingkungan. Dari mulai memasang poster dengan paku di pohon dan setelah Pilkada selesai pada akhirnya menjadi sampah.
“Kalau reklame yang besar mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk tutup kandang atau yang lainnya, kalau poster yang kecil-kecil kan otomatis jadi sampah itu,” katanya.
Secara teknis, lanjut Mugni, memang yang memasang tentu bukan kandidatnya. Namun tim di lapangan menurutnya juga perlu menjaga nama baik kandidat dengan memasang reklame atau poster di tempat yang sesuai. “Kan jika ditafsirkan, kandidat pemimpin itu tidak punya motivasi membangun Kota Tasikmalaya yang tertata serta peduli terhadap lingkungan,” katanya.
Pihaknya memahami kandidat dan timnya membutuhkan tampil di ruang publik untuk meningkatkan popolaritas. Dia menganjurkan agar mereka menggunakan sarana-sarana yang memang sesuai peruntukannya. “Kan ada sarana-sarana yang memang peruntukannya, apalagi bisa menjadi pemasukan juga untuk PAD karena ada pajak reklamenya,” tuturnya.
Selain reklame fisik, kandidat yang memang punya cost politik juga bisa memanfaatkan media massa baik koran, daring dan TV untuk promosi. Apalagi masyarakat di era digital ini sudah masyarakat mayoritas sudah memiliki medos. “Kalau memang tidak mampu, modal untuk iklan di media massa, ambil yang gratisan saja di media sosial,” selorohnya.