TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Bakal calon Wali Kota Tasikmalaya H Azies Rismaya Mahpud meluruskan pernyataan yang belum tuntas.
Yaitu soal pernyataannya tentang cara mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam diskusi yang digelar di DKM Ulul Albab, Jalan BKR Kecamatan Tawang pada 27 Juli 2024, Sabtu malam. Pernyataannya waktu itu soal mengumpulkan Rp 50.000 per bulan dari warga mampu ternyata menuai kontroversi.
Dalam wawancara di kediamannya pada Rabu 31 Juli 2024, di Kompleks Grand Mayasari Estate, Azies menjelaskan maksud dan tujuannya gagasan menggalang dana dari 200 ribu Kartu Keluarga (KK) yang diungkapkannya dalam diskusi para kandidat wali kota di malam Minggu tersebut.
Baca Juga:Viman Alfarizi Bicara soal Terbengkalainya Terminal Indihiang dan Money Politics di Pilkada 2024!Rois Syuriah PCNU Sebut Sudah Saatnya PKB Memimpin Kota Tasikmalaya di 2024!
“Jadi maksud saya begini, pemerintah memberikan penyadaran kepada warga yang relatif sudah mampu. Sebab, berdasarkan data, misal dari sekitar 700 ribu KK penduduk Kota Tasikmalaya, saya menilai 200 ribu KK diantaranya tergolong warga mampu. Maka, saya punya gagasan menggerakkan dalam mengentaskan kemiskinan, dilakukan sistem sedekah, senilai Rp 50.000 bagi 200 ribu KK warga mampu,” ujarnya kepada Radar.
Dengan Rp 50 ribu saja per bulan, lanjutnya, apabila dikali 200 ribu KK, maka bisa terkumpul uang uang Rp 10 miliar dalam setiap bulan.
Nantinya dana itu bisa dikelola pemerintah dan digulirkan kembali kepada masyarakat sebagai modal usaha agar warga yang kurang mampu menjadi lebih berdaya, disamping digunakan untuk bantuan sosial.
“Saya rasa akan lebih efektif. Sehingga akan terbangun rasa tanggungjawab masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu di sekitarnya. Nanti, dana itu didistribusikan kembali oleh pemerintah, lewat program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat,” katanya menjelaskan.
Kandidat yang sudah mengantongi surat tugas pencalonan dari Partai Demokrat itu menyebut multiplier effect dari program itu bakal berimplikasi terhadap pendapatan daerah secara konkret.
“Jadi, bukan saya mau wajibkan orang iuran 50 ribu, tidak. Saya menilai kota ini derajat ekonomi warganya sudah meningkat. Sudah pesat perkembangan. Maka, saya meyakini 200 ribu KK untuk menyumbangkan perbulan Rp 50 ribu tentunya tidak memberatkan,” lanjut dia.
“Apa salahnya kita mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian kepada sesama warga? Jadi bukan mau menarik seluruh masyarakat untuk iuran Rp 50 ribu setiap KK. Itu mah dipelintir saja, mungkin dari lawan politik saya,” selorohnya sambil tersenyum.