“Kita lihat ke daerah tetangga, Garut. Tasik dan Garut sama-sama mempunyai sumber air panas. Tapi, ketika Garut mengemas dengan baik dan menjadi destinasi wisata, investor pun antre untuk berinvestasi di Garut. Sedangkan di Tasik yang memiliki potensi sama, kondisinya masih seperti inia,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, banyak juga potensi wisata lain yang masih belum dikemas secara maksimal oleh pemerintah daerah, salah satunya pantai. Di mana pantai Kabupaten Tasikmalaya saat ini belum memberikan kontribusi pendapatan. Padahal, jika dikemas baik akan menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan.
Selain itu, kata dia, yang masih belum terselesaikan oleh beberapa kepala daerah adalah penataan ibukota. Sejak pemekaran dengan Kota Tasikmalaya dan Singaparna ditunjuk menjadi ibukota, sampai saat ini kondisinya masih semrawut.
Baca Juga:Terima SK DPP Partai Demokrat untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Cecep dan Asep Semakin di DepanAsep Dzulfikri Naikan Bargaining, PAN Kabupaten Tasikmalaya Berada di Tiga Kandidat Potensial
“Singaparna ini ibukota kabupaten, tapi lebih layak ibukota kecamatan. Hal itu karena memang kondisinya tidak mencerminkan ibukota kabupaten yang tertata dengan baik, mulai dari jalan protokol, kebersihan dan lainnya,” ungkapnya.
Persoalan ini, kata dia, jelas merupakan keberpihakan dan keinginan kepala daerah dalam melakukan penataannya. Artinya, ketika kondisi ibukota kabupaten ini masih seperti ini, berarti kepala daerah atau bupati tidak punya niat untuk membangun ibukota yang layak dalam berbagai aspeknya.
“Padahal, jika ibukota kita tertata dengan rapih, jelas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana akan banyak perputaran ekonomi di ibukota yang bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Maka dari itu, dampak dari minimnya PAD pun berimbas terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga wajar masih banyak jalan-jalan yang kondisinya rusat. Termasuk tidak adanya pembangunan-pembangunan monumental yang dapat dibanggakan masyarakat.
“Sampai saat ini APBD kita ini masih mengandalkan transfer pusat. Yang murni PAD kita dari tiga sektor, pajak, retribusi dan penyertaan modal BUMD. Saya rasa sekitar 125 miliar PAD di luar dana bagi hasil seperti pajak kendaraan dan lainnya, kalau total dengan semuanya 350 miliar. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya. (Yanggi F Irlana)